DPRD Jabar Soroti Pengelolaan dan Pergeseran APBD, Tekankan Transparansi serta Sinergi dengan Pemprov

Klik

Pimpinan BanGar DPRD Jabar Ono Surono, ST  (Wakil Ketua DPRD Jabar)

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Jawa Barat menyoroti mekanisme pengelolaan dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai perlu dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan legislatif. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD menjadi langkah penting untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan setiap kebijakan terkait pergeseran anggaran seharusnya dikomunikasikan kepada DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sekaligus menghindari perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan APBD.

Selain menyoroti mekanisme pergeseran anggaran, DPRD Jawa Barat juga memberi perhatian terhadap potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi melalui perencanaan fiskal yang cermat, berbasis data yang akurat, serta tetap menjaga keberlangsungan program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Ono juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan aset milik pemerintah. Langkah tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan menambah beban masyarakat melalui kebijakan pajak atau retribusi baru.

Menurut DPRD Jawa Barat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal, sehingga pengelolaan APBD dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. (*/sein).