Fraksi PDIP DPRD Jabar Soroti Pelaksanaan SPMB 2026, Desak Pemprov Evaluasi Total Demi Keadilan Pendidikan

Klik

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari :soroti Pelaksanaan SPMB dan desak Pemprov Evaluasi Total

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,---  Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Desakan tersebut muncul menyusul berbagai persoalan yang dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat dan memunculkan keraguan terhadap transparansi proses penerimaan peserta didik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyebut evaluasi harus dilakukan sebelum pelaksanaan SPMB Tahap II agar berbagai persoalan tidak kembali terulang. Sejumlah masalah yang menjadi sorotan antara lain gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai dan peringkat peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi Program Sekolah Maung, kata Ineu Purwadewi, di Bandung, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta kejelasan mengenai penambahan daya tampung sekolah negeri, pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), mekanisme pembiayaan, serta dasar hukum kerja sama pemerintah dengan sekolah swasta. Menurutnya, seluruh kebijakan pendidikan harus disusun secara terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fraksi PDIP menegaskan, setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta memastikan seluruh proses SPMB berjalan transparan, akuntabel, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi calon peserta didik dan orang tua.

"Evaluasi yang menyeluruh menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola penerimaan murid baru sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat," tegas Ineu. (*/red).