Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

DPRD Bersama Gubernur Jabar Menyepakati Rancangan KUA-PPAS ABPD 2027

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:02 WIB Last Updated 2026-08-05T14:02:20Z
Klik
Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa memimpin rapat paripurna dengan agenda kesepatakan Rancangan KUA-PPAS ABPD Jabar T.A.2027



BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (05/8/2026).

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar, didampingi wakil Ketua Iwan Suryawan, M.Q.Iswara, dihadiri juga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wagub Erwan Setiawan,  para anggota DPRD Jabar, Pimpinan OPD (Organisasi PErangkat Daerah) Forkopimda Jabar.

Pembacaan rancangn KUA-PPAS APBD T.A 2027 disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jabar Iman Tohidin.  

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027 sekaligus membuka jalan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan dokumen KUA-PPAS merupakan fondasi utama dalam penyusunan APBD sehingga pembahasannya harus dilakukan secara cermat melalui sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa sedang menandatangani Rancangan KUA-PPAS ADBD Jabar 2027


"Kesepakatan ini menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027. Kami berharap seluruh proses berikutnya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

DPRD juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin selama pembahasan dokumen anggaran. Ke depan, pembahasan APBD akan difokuskan pada penyusunan Ranperda APBD dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 kepada DPRD pada 10 Juli 2026. Dokumen tersebut kemudian dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran bersama komisi-komisi DPRD guna memastikan arah kebijakan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. (AdiP/sein)

×
Berita Terbaru Update