Kemnaker Bawa Strategi Indonesia Hadapi Perubahan Dunia Kerja ke Forum ASEAN

Klik

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri

BANGKOK, FAKTABANDUNGRAYA,--- Indonesia memperkuat langkah menghadapi perubahan dunia kerja dengan membawa sejumlah program konkret ke forum ketenagakerjaan ASEAN. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan strategi tersebut dalam Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN (SLOM) di Bangkok, Thailand, 23–27 Agustus 2026.

Pertemuan SLOM digelar bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (ALMM) ke-29. Forum ini menjadi ruang bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama menghadapi perubahan kebutuhan tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar kerja.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah Indonesia merupakan bagian dari komitmen menjalankan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk menerjemahkan tujuan Deklarasi ke dalam langkah-langkah yang praktis dan saling memperkuat, guna memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam perubahan dunia kerja,” ujar Indah di Bangkok, Senin (24/8/2026).

Salah satu fokus utama adalah penguatan keterampilan tenaga kerja. Program Pemagangan Nasional ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, setelah tahap pertama mencakup 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 30 persen. Sementara Program Pelatihan Vokasi Nasional ditargetkan menjangkau 300 ribu peserta.

Indonesia juga memperbarui sistem informasi pasar kerja agar kebutuhan industri semakin terhubung dengan program pelatihan. Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), teknologi digital dan Internet of Things (IoT) mulai dimanfaatkan untuk pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan berbasis daring.

Dari sisi perlindungan sosial, pemerintah memperluas cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat berupa bantuan tunai, pelatihan, dan penempatan kerja. Penguatan perlindungan juga dilakukan melalui Satuan Tugas PHK serta insentif iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor padat karya dan informal.

Delegasi Kemnaker pada Forum ASEAN

 

Kemnaker turut menempatkan inklusivitas sebagai bagian penting dari strategi ketenagakerjaan. Kesempatan kerja yang adil terus didorong bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia.

Di tingkat regional, Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles Phase 3 untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di lima negara ASEAN, dengan fokus awal pada sektor konstruksi dan kelistrikan. Indonesia juga menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan delapan negara ASEAN.

“Daya saing kawasan harus senantiasa berjalan selaras dengan resiliensi, inklusivitas, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja,” tegas Indah.

Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia ingin memastikan transformasi dunia kerja tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang adaptif, inklusif, dan memberikan perlindungan bagi pekerja.