Atasi Kemiskinan di Lingkar Hutan, Komisi II DPRD Jabar Desak Pemprov Intervensi Perhutanan Sosial

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar bersama Komisi II kunker ke Balai Perhutanan Sosial Bogor

BOGOR, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak sekadar menjadi pengawas, tetapi aktif memberikan stimulus dan fasilitas pendukung bagi masyarakat pengelola Perhutanan Sosial.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Bogor, Selasa (23/9/2026). Menurutnya, kawasan kehutanan yang luas di Jabar harus dioptimalkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

"Jawa Barat punya potensi kehutanan yang besar. Ini harus jadi peluang Pemprov Jabar untuk mengatasi kemiskinan lewat penguatan stimulus, edukasi, dan kapasitas petani hutan," ujar Bambang.

Ia menambahkan, pembagian zona kegiatan ekonomi di kawasan kehutanan perlu diperjelas agar pemanfaatan nilai ekonomi hutan tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.

Ono Surono dan Komisi II raker dgn Balai Perhutanan Sosial Bogor

Senada dengan Bambang, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti minimnya sarana pendukung bagi kelompok tani penerima izin Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan.

Ono menilai Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota perlu turun tangan membenahi infrastruktur dasar seperti jalan akses dan jaringan irigasi yang selama ini menghambat produktivitas warga.

"Kawasan sekitar hutan kerap menjadi kantong kemiskinan. Pemprov tidak bisa lepas tangan dan membebankan masalah infrastruktur ini ke pusat saja. Pemerintah daerah harus hadir agar produktivitas dan kesejahteraan petani hutan meningkat," tegas Ono. (*/red).