Komisi I DPRD Jabar Dorong Pilkades Digital, Kesiapan Infrastruktur Jadi Sorotan

Klik

Peta dan Jadwal Pilkades Digital Serentak  di Jabar 2026


 

KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan penerapan digitalisasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Namun, transformasi sistem pemilihan menuju e-voting dinilai tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, melainkan harus dibarengi kesiapan infrastruktur, keamanan data, hingga pemahaman masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (2/9/2026), untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan digitalisasi Pilkades menjadi langkah penting untuk mendorong demokrasi desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, penerapannya harus melalui persiapan yang matang.

“Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan. Kami terus mendorong pemerintah daerah agar persiapan teknis di lapangan berjalan matang tanpa kendala,” ujar Rahmat.

Menurutnya, validitas data pemilih, kesiapan sumber daya manusia, kekuatan jaringan, serta keamanan sistem harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan persoalan baru akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesiapan masyarakat.

“Teknologinya harus aman, penyelenggaranya harus netral, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hak pilihnya terlindungi. Tiga hal ini harus dikawal bersama,” tegasnya.

Sejumlah daerah di Jawa Barat kini mulai mematangkan persiapan Pilkades serentak 2026. Kabupaten Bekasi dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada 20 September, disusul Cianjur pada 18 Oktober, Sumedang 28 Oktober, Karawang 22 November, Subang 6 Desember, dan Ciamis 13 Desember.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati

Penerapan sistem digital pun disiapkan dengan pendekatan berbeda. Cianjur, misalnya, mempersiapkan konsep paperless berbasis tablet dengan jaringan lokal tertutup, sementara Karawang menyiapkan ratusan TPS digital yang dilengkapi sistem keamanan terenkripsi.

Komisi I DPRD Jabar menilai perbedaan karakteristik setiap daerah menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengejar target penerapan teknologi, tetapi memastikan sistem yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.

Selain teknologi, netralitas aparatur desa dan stabilitas keamanan juga menjadi perhatian. Sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara, DPRD, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades.

Komisi I DPRD Jabar bersama DPMD Jawa Barat pun akan terus melakukan evaluasi hingga hari pemungutan suara.

Bagi DPRD Jabar, Pilkades digital 2026 bukan semata perubahan cara mencoblos. Lebih dari itu, digitalisasi diharapkan menjadi momentum membangun tata kelola demokrasi desa yang lebih modern, transparan, aman, dan dapat dipercaya masyarakat. (*/red).