Soroti Defisit dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun, Fraksi DPRD Jabar Desak Eksekutif Transparan Soal PAPBD 2026

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar M.Q Iswaradalam rapat paripurna PU Fraksi-fraksi

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat mencecar Pemerintah Provinsi Jabar terkait postur Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sorotan tajam mengemuka dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, membeberkan bahwa mayoritas fraksi menyoroti ketimpangan serius antara penurunan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang tetap dipertahankan tinggi oleh pihak eksekutif.

Kesenjangan fiskal tersebut memicu Pemprov Jabar mengambil opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun guna menutup defisit anggaran.

Garis besar pertanyaan dan tuntutan transparansi legislatif dalam pembahasan PAPBD 2026 mencakup:

Rasionalisasi Pinjaman Rp3,4 Triliun: Fraksi-fraksi mendesak penjelasan detail terkait peruntukan dana pinjaman, rincian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima, serta jenis program yang dibiayai.

Suasana rapat paripurna DPRD JAbar agenda Pandangan Umum Frkasi-fraksi

Merosotnya Pendapatan Daerah: Pemprov Jabar diminta membeberkan akar masalah penurunan target pendapatan dan dampaknya terhadap ruang gerak pembangunan.

Pergeseran Struktur Belanja: DPRD mencermati adanya penyesuaian belanja daerah yang dilakukan guna menindaklanjuti catatan dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

MQ Iswara menegaskan bahwa seluruh catatan kritis dari fraksi-fraksi kini menjadi bola di tangan eksekutif. Jawaban resmi Gubernur Jabar dalam rapat paripurna mendatang akan menjadi pijakan penentu bagi dewan untuk menguji kehati-hatian fiskal, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan anggaran sebelum Ranperda PAPBD 2026 disahkan. (*/red).