Soroti Penurunan Pendapatan dan Rencana Utang Rp3,4 Triliun, Fraksi Nasdem Pertanyakan Postur PAPBD Jabar 2026

Klik

Rapat paripurna DPRD Jabar dgn agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Peubahan APBD Jabar 2026

BANDUNG, FAKTABANDUGRAYA,--- DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Mewakili fraksi-fraksi di DPRD Jabar, Fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh Bendahara Fraksi Sri Wahyuni Utami menyoroti secara tajam kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin menyempit.

Rapat paripurna DPRD Jabar dgn agenda Pandangan Umum Fraksi

Nasdem mengkritisi kontradiksi dalam Ranperda PAPBD 2026, di mana target pendapatan daerah turun Rp2,27 triliun (7,52%) dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun, namun alokasi belanja daerah justru naik Rp991,55 miliar (3,32%) menjadi Rp30,82 triliun. Ketimpangan ini memicu defisit anggaran yang membengkak hingga Rp3,26 triliun.

Empat poin krusial yang menjadi catatan dan pertanyaan mendasar DPRD Jawa Barat meliputi:

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Target PAD yang merosot Rp1,57 triliun menuntut Pemprov Jabar segera mengevaluasi strategi kemandirian fiskal lewat perluasan basis ekonomi dan digitalisasi, tanpa menambah beban pajak masyarakat.

Kualitas Serapan Anggaran: Realisasi semester pertama 2026 (pendapatan 42,74% dan belanja 40,19%) diminta tidak sekadar diukur dari capaian persentase, melainkan pada efektivitas dan dampak langsung bagi publik.

Evaluasi Penyertaan Modal BUMD: Penyesuaian penyertaan modal untuk PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dari Rp100 miliar menjadi Rp50 miliar harus didasari roadmap bisnis yang jelas, bukan sekadar menutupi operasional rutin.

Perwakilan Fraksi Nasdem menyetarhakn PU Fraksi Nasdem

 

Rencana Utang Daerah Rp3,4 Triliun: Pemprov Jabar diminta mengkaji secara terukur peruntukan serta skema pembiayaan pinjaman daerah baru sebesar Rp3,4 triliun agar tidak membebani kapasitas APBD dan pelayanan publik di masa depan.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyampaikan bahwa seluruh pandangan umum fraksi telah diserahkan kepada pimpinan dewan. Tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban resmi Gubernur Jawa Barat yang dijadwalkan pada Rapat Paripurna, Jumat (4/9/2026).