Usut Tuntas Hingga ke Akar, LSM LIRA Jabar Desak Ungkap Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Klik

LSM LIRA Jabar : Usut tuntas hingga ke akar dan ungkap aaktor inteletual penyadapan

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua jenderal lain sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini pengkhianatan serius terhadap negara, dan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya — termasuk siapa yang berada di balik layar.

Demikian ditegaskan Asep Komarudin, Gubernur LSM LIRA Jawa Barat yang juga Waketum DPP Pemuda LIRA ini , dalam pernyataannya, di Bandung, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, presiden adalah simbol negara yang wajib dilindungi seluruh alat pertahanan dan keamanan, justru sebaliknya yang terjadi: pihak yang seharusnya menjaga, malah melakukan penyadapan tanpa prosedur, menghapus data elektronik, dan mengakses sistem secara ilegal untuk menutupi jejak.

“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini pengkhianatan kepada bangsa. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pelaku di lapangan,” tegas Asep Komarudin yang akrab disapa Kang Askom.

Ia mendesak kepolisian menelusuri seluruh rangkaian peristiwa: siapa yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, menerima informasi, serta apa tujuan penyadapan berlangsung selama hampir satu tahun. Senada dengan pernyataan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dugaan ini berpotensi mengarah pada tindakan makar — sehingga tak cukup hanya menyentuh tiga tersangka yang sudah ditetapkan. Aktor intelektual di belakangnya harus diungkap dan ditindak.

Kasus ini sejarah hitam Polri

“Aksi ini melibatkan sejumlah petinggi. Kemungkinan besar masih ada pihak lain yang terlibat. Sejarah hitam Polri terulang, jenderal bintang empat dan tiga pun tersangkut — ini bukti nyata dugaan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

LIRA Jabar memberikan apresiasi kepada Kapolri baru Suyudi Ario Seto yang bertindak cepat, berani, dan profesional menangani kasus ini. Namun, langkah ini harus dilanjutkan hingga tuntas. Jaringan pelaku harus diputus, citra Polri dikembalikan ke jalur aslinya: pelindung dan pengayom, bukan lagi identik dengan praktik yang merusak kepercayaan publik.

Kang Askom pun mengajak seluruh rakyat bersatu mendukung Presiden dan Polri, menegakkan hukum secara transparan dan adil. Gerakan ini diserukan lewat tagar #KamiBersamaPresidenPrabowo dan #MasyarakatBersamaPolri.

Lebih jauh, momen ini dipandang sebagai pemicu perbaikan menyeluruh. “Bukan hanya di tubuh kepolisian, tapi juga di lingkungan kabinet,” tegasnya. Pemerintahan Presiden Prabowo diminta membersihkan jajaran dari kepentingan politik balas budi, memilih figur yang profesional, berintegritas, dan setia kepada rakyat serta konstitusi — bukan sekadar orang-orang titipan atau kroni.

“Bahaya tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Jadikan peristiwa ini titik balik: kembalikan amanah, pilih orang yang dipercaya masyarakat, dan tuntaskan sampai bersih,” pungkas Askom. (*/red).