Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ineu : Kabupaten/Kota se Jabar Memiliki Peluang Sama Raih Opini WTP

Selasa, 07 Februari 2017 | 12:39 WIB Last Updated 2017-02-07T05:39:59Z
Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jabar 
JABAR, FAKTABANDUNGRYA.COM – Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, seluruh Kabupaten/kota se Jabar memiliki peluang yang sama untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu, tidak berlebihan kalau DPRD Jabar menargetkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP.

Menurut Ineu kawan-kawan diseluruh Kabupaten/kota se Jabar cukup agresif untuk meraih WTP dari BPK terkait LKPD. Hal ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK," kata Ineu di Bandung, Senin (06/02).

Dikatakan, dengan adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif.

"Kami mohon dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif," kata Ineu.

Diakui Ineu, keberhasilan Pemprov Jabar 5 kali berturut meraih opini WTP dari BPK, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK.

Pada Senin (6/2), BPK Perwakilan Jabar menemukan masih adanya aset milik Pemprov Jawa Barat yang masih belum terdata secara baik. "Walaupun Provinsi (Jabar) raih WTP tapi masih ada masalah aset yang belum terselesaikan," kata Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I, BPK Perwakilan Jawa Barat Emmy Mutiarini, di Gedung BPK Jabar.

Dia menyontohkan, terkait pencatatan aset yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Diperkirakan dari aset-aset tersebut pun ada yang dihibahkan kembali oleh provinsi ke kabupaten/kota.

"Nah ini (pencatatannya) yang belum sinkron," ucapnya. BPK Jawa Barat pun kemarin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2016.

Pada kesempatan tersebut, LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas manajemen aset tahun 2014-2015 di Pemprov Jabar. Kemudian, LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas tahun anggaran 2014-2016 (semester I) di Pemprov Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Indramayu, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemprov Jabar, Pemkot Bogor, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Majalengka.

Emmy juga mengatakan, mulai tahun 2017 ini Pemprov Jabar memilki beban tanggung jawab baru yakni mengelola SMA/SMK. Untuk itu, masalah asset tahun sebelumnya harus segera dibereskan agar tidak menjadi beban tahun berikutnya.

Ditanya jumlah aset yang bermasalah, Emmy mengaku tidak mengetahuinya secara rinci. Namun yang jelas masih banyak aset milik Pemprov yang belum terdata secara baik. "Ada beberapa aset provinsi yang dipakai kabupaten/kota. Ini bagaimana pinjam pakainya. Siapa yang bertanggung jawab mengelola dan memeliharanya," ujar dia.

Sementara terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap sejumlah pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemprov Jabar, hampir seluruhnya ditemukan terkait kekurangan fisik pada sejumlah pekerjaan. Salah satunya pada proyek perbaikan dan pembangunan jalan, masih ditemukan adanya selisih nilai kontrak dengan hasil pekerjaan. Selisih seharusnya ditagih kepada kontraktor dan disetorkan ke KasDaerah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku akan segera memperbaiki setiap masalah sesuai dengan masukan dari BPK Jabar. "Semoga kita bisa bereskan temuan dan arahan dari BPK dalam 60 hari kedepan," katanya.

Dia menyebut, perlu adanya perbaikan proses administrasi hibah dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar. "Administrasi perlu dibereskan. Kita sering hibah perlu di bereskan ini perlu dapat perhatian," pungkasnya. (sein/hms).
×
Berita Terbaru Update