Klik
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM, -Bandung, - Ketua Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Himpuan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Nandang S Permana,
secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) RI untuk meninjau dan merevisi Permen KP No 2
tahun 2015 yang melarang penggunaan alat penangkap ikan pukat tarik dan hela. Hal
ini tentunya sangat merugikan nelayan.
Menurut Nandang, selain merugikan
nelayan, setelah kami kaji ternyata Permen KP No 2 tahun 2015 tersebut tidak
sesuai dengan kondisi nelayan di Jawa Barat
“Untuk itu, HNSI Jabar secara tegas
minta kepada ibu Menteri KP RI Susi Pudjiastuti agar segera melakukan revisi
atas Permen KP No 2/2015 tersebut”, tegas Nandang kepada wartawan disela acara silaturahmi
Keluarga Besar Nelayan Jawa Barat dan rapat koordinasi pengurus DPD HNSI Jabar
bersama 11 DPC HNSI se Jabar, di Hotel Topas Bandung, Selasa (14/03).
HNSI Jabar tetap mendukung dan
mendorong kebijakan pusat maupun daerah, bahkan kita juga setuju keberaan kapal
Pukat Harimau harus hilang, namun tolong pikirkan juga nasib nelayan yang hanya
memiliki kapal kecil. Untuk itu, nelayan menginginkan kearifan lokal, agar
tidak terjadi kesenjangan social, ujarnya.
Selain itu, bantuan pemerintah juga
hendaknya tepat guna dan tepat sasaran. “Nelayan mancing jangan dikasih jaring,
begitupun nelayan budidaya jangan dikasih perahu. Kebijakan itu harus bottom up
jangan top down,” tagesnya.
Lebih lanjut Nandang mengatakan, masalah
yang cukup penting juga yaitu tentang kebijakan perijinan bagi nelayan terutama
urusan surat-surat kapal nelayan. HNSI
meminta agar kebiajakan itu diserahkan kepada DKP saja. Demikian pula untuk
pusat dibawah KKP saja. Dishub kelautan urusan niaga saja lah,” ujarnya.
Adapun terkait pembahasan Rakor HNSI Jabar, Nandang
mengungkapkan ada 4 program yang dibahas dan dimatangkan, yaitu pertama
percepatan pembangunan pelabuhan di wilayah pesisir jabar selatan yang berbasis
kelautan, kedua percepatan pembangunan pelabuhan yang telah memiliki FS dan DED;
ketiga, Percepatan perawatan pelabuhan yang telah terbangun dan terakhir
pesisir terang dank e empat : program pesisir caang (terang).
Sementara itu, Ketua Umum DPP HNSI
Pusat, Letjen TNI (Purn) Yusuf Solichien dalam arahannya, meminta kepada
seluruh DPD dan DCP HNSI se Jabar untuk tetap solid. Lupakanlah masa lalu,
anggap itu sebagai bagian dari dinamika sejarah organisasi. Kepengurusan kali
ini dimata DPP tak lain sebagai reinkarnasi maupun revitalisasi organisasi,
spritnya mantap
, ujarnya.
Yusuf juga meminta, agar hasil
rakor DPD HNSI Jabar 2017, segera disampaikan ke DPP. Hal ini penting untuk mengatasi
berbagai Permen yang membatasi tangkapan nelayan. Kalau gerak langkah nelayan dibatasi, kasihan
nasib 157 nelayan Jabar sebanyak 90% masih hidup dibawah garus kemiskinan.
dalam kesempatan tersebut, Abah Alam memberikan cindramata berupa Kujang dan plakat kepada Ketua DPD HNSI Jabar Nandang S Permana.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Jabar Iwa Karniwa selaku Ketua Dewan Pembina DPD HNSI Jabar, Dedy H. Sutisna, mantan Staf Ahli Menteri KKP sekarang Sekjen Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Perwakilan Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar (Polair), Pejabat Lanud Husein Sastranegara, Pejabat Danlanal Bandung, dan para pengurus DPC HNSI se Jabar. (sein/edy).
Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Jabar Iwa Karniwa selaku Ketua Dewan Pembina DPD HNSI Jabar, Dedy H. Sutisna, mantan Staf Ahli Menteri KKP sekarang Sekjen Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Perwakilan Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar (Polair), Pejabat Lanud Husein Sastranegara, Pejabat Danlanal Bandung, dan para pengurus DPC HNSI se Jabar. (sein/edy).