Menurut Presiden Jokowi, bahwa selama ini Pemerintah memiliki kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal demikian ditujukan guna mempersiapkan daya saing Indonesia, dari segi aksesbilitas.
Maka untuk memperkuat itu, yang tentu tak kalah penting untuk digalakan, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Pemerintah tengah mengupayakannya lewat berbagai pelatihan, training, hingga memasukan kurikulum vokasional mulai pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan pembekalan vokasional pun mulai diberikan kepada pendidikan pesantren.
"Pemerintah fokus infrastruktur, palabuhan, airport, jalur kereta api luar Jawa, jalan tol, untuk apa? Untuk mempersiapkan daya siang kita kompetitif, untuk bisa berkompetisi dengan negara lain. Karna persaingan global memerlukan itu," kata Jokowi.
"Tapi setelah infrastruktur itu, tahapan besar kedua yaitu pembangunan SDM, dan ini sudah kita mulai pada hari ini dengan training-training, kerjasama, 'link and match' antara industri dan SMK, juga dengan Pondok Pesantren. Saya senang sekali SMK sekarang sudah bekerjasama dengan industri," sambungnya.
Jokowi juga berharap, Sekolah Menengah Kejuruan tidak terjebak dengan kurikulum lama yang kaku, akan tetapi kurikulum sekolah vokasional, harus bisa lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan industri.
"Mestinya jangan sampai kita kerjebak kurikulum lama, kurikulum harus fleksibel, jurusan jangan itu- itu aja, berkembang saja sesuai kebutuhan," katanya.
Terkait Pendidikan Vokasi Industri yang bekerjasama dengan PT Astra Otoparts Tbk ini, Presiden menilai kerja sama antara SMK dan industri tersebut sangat strategis. Presiden pun berharap BUMN ataupun swasta lainnya, mau membuka kerja sama dengan SMK maupun pondok pesantren.
"Dengan kerja sama yang konsisten, sudah dikalkulasikan tahun 2040 atau 2045 nanti, Indonesia bisa menjadi empat besar negara terkuat ekonomi," harapnya.
Senada Jokowi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan memanglah penting 'link and match' antara kebutuhan industri dengan jurusan, ataupun kurikulum vokasional yang diajarkan pada siswa menengah kejuruan.
Hal ini menjadi penting supaya lulusan SMK nantinya 'siap terjun' langsung di dunia usaha, maupun industri. Karena jaman pun terus menuntut kemajuan yang cepat. Maka peningkatan potensi SDM juga perlu dipacu.
"Sekarang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mendorong supaya ada 'link and match' antara SMK dengan dunia usaha, atau dunia industri, ini untuk meningkatkan kompetensi supaya bangsa kita berdaya saing," kata Gubernur usai acara.
Aher pun menilai baik bila ada Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki jurusan yang spesifik, atau spesialis. Misalkan dalam cakupan otomotif, bisa saja dibuka jurusan khusus mesin mobil, atau motor, bahkan bila perlu spesialisasi di mesin saja, atau konsentrasi mempelajari part tertentu.
"Kemudian SMK dan industri diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulumnya, ini bisa lebih tepat sesuai kebutuhan industri," imbuhnya.
Sementra itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan melalui program vokasi, pemerintah tengah menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang kompeten.
Di wilayah Jawa Barat, menurut Airlangga, Kementerian Perindustrian melibatkan 141 industri dan 393 SMK di program vokasi industri.
"Ke depan, pemerintahan Jokowi menargetkan 845 ribu lulusan SMK bisa tersertifikasi dari hasil program vokasi industri," katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, kata Airlangga, kurikulum dan silabus SMK akan disesuaikan dengan kebutuhan industri, tandasnya. (hms/red).
