Klik
 |
| Ade Subarkah Surahman, Wk Ketua DPRD Jabar ( foto:istimewah) |
BANDUNG, (faktabandungraya.com),-- Wakil Ketua DPRD
Jawa Barat Ade Barkah Surahman mengatakan program penanganan rumah kumuh atau
Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat pra sejahtera yang dicanangkan Pemerintah Pusat
dan Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini belum dapat maksimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah
Kabupaten/kota belum mendata dengan benar rumah kumuh /Rutilahu masyarakat pra
sejahtera.
Menurut Ade
Subarkah Surahman (Fraksi Golkar) bahwa yang mengetahui berapa banyak rumah
masyarakat yang tergolong kumuh/ Rutilahu itu yang lebih paham adalah Pemerintah
Kabupaten/kota. Kalau Pemkab/kota memberikan data yang aktual tentunya kita
dapat mendukung penganggaran untuk dilakukan perbaikan.
Sampai sejauh ini data Rumah kumuh/ rutilahu masih
kurang valid. Hal ini terbukti sewaktu kita lakukan pengecekan dilapangan ternyata
masih cukup banyak masyarakat yang masih tinggal dirumah-rumah kumuh/Rutilahu. Untuk itu, Ade mengajak seluruh lapisan
masayrakat untuk bersama-sama bahu membahu memperbaiki rumah kumuh masyarakat,
khususnya di wilayah kabupaten Cianjur, ujar Ade Subarkah kepada wartawan di Bandung.
Lebih lanjut Ade mengatakan, permasalahan Rutilahu tidak
hanya di Cianjur, namun masih banyak ditemukan secara nasional maupun di
seluruh wilayah provinsi Jawa Barat.
Jadi persoalan rutilahu ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah semata tapi juga
keterlibatan / partisipasi masyarakat terhadap keluarga pra sejahtera, ujar Sekretaris
DPD Partai Golkar Jabar ini.
Sebelumnya pada Rabu (4/7-18) kemarin, Wakil Ketua
DPRD Jabar ini meninjau rumah tidak layak huni di Desa Cibiuk, Kecamatan
Ciranjang. Ia menuturkan, Pemkab Cianjur sudah seharusnya lebih gencar
melakukan pendataan dan memberikan program bantuan rumah layak huni pada
warganya.
Ditambahkan Ade penanganannya jangan sampai
berpatokan pada bantuan pemerintah karena membutuhkan waktu dan terbatasnya
anggaran, untuk itu perlunya partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta.
Jangan hanya terpaku pada bantuan, anggaran yang tersedia sangat
terbatas,ujarnya.
Ade mengimbau agar kepedulian dari lingkungan
sekitar sangat perlu karena disetiap perkampungan pasti ada warga kelebihan
harta, sehingga sudah seharusnya dapat membantu sesama ketika bantuan
pemerintah belum datang.
"Rumah tidak layak huni ini tanggungjawab
bersama, semua tingkatan pemerintahan harus bergerak maksimal ke depan,
sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama tanpa harus menunggu
dari pemerintah,"pungkasnya.(sein/red)
