MAKASAR, Faktabandaungraya.com,-- Pemerintah Kota Bandung menilai Depo Arsip merupakan kebutuhan, untuk itu, Pemkot Bandung akan segera membangun Depo Arsip di kawasan Gedebage-Bandung. Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana mengatakan, di Depo Arsip nanti akan tersimpan semua data dan arsip SKPD Pemkot Bandung. Hal ini merupakan upaya Pemkot Bandung mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019, di The Rinra Hotel Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (25/4/2019).
Pada acara yang berlangsung hingga 28 April, wakil wali kota didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, A. Maryun Sastrakusumah.
Dikatakan Kang Yana, Depo Arsip merupakan kebutuhan. Apalagi pengelolaan kearsipan e-government akan menjadi syarat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
"Sesuai dikatakan menteri, ke depan pengelolaan arsip menjadi salah satu indikator dalam penilaian SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) maka kita harus lebih serius lagi menata kearsipan di pemerintah Kota Bandung," kata Kang Yana.
“Arsip ini merupakan satu hal yang penting. Bila dikaitkan dengan sejarah, maka arsip ini dalam pengelolaannya harus baik. Pemkot Bandung harus serius menata arsip," lanjutnya.
Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan Lembaga Kearsipan Nasional yang bertanggung jawab terhadap arsip yang autentik dan terpercaya juga dalam pembinaan kearsipan secara nasional berupaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government).
Rakornas Kearsipan Tahun 2019 tersebut oleh dibuka Menteri PAN-RB Republik Indonesia, Syafruddin dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar dalam rangka menyambut Hari Kearsipan Nasional (HKN) Tahun 2019. (hms/sein).
.jpeg)