Koswara : 75 Persen Jalan Provinsi di Jabar Belum Standar 7 Meter

BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, Koswara mengakui, panjang jalan provinsi Jawa Barat ada sepanjang 2.360 kilometer, dari sepanjang jalan provinsi tersebut ada sekitar 75 persen belum sesuai dengan standar yaitu 7 Meter.

Total panjang jalan berstatus jalan provinsi di Jawa Barat yang lebarnya kurang dari 7 meter, panjangnya menembus 1.777 kilometer. “Ada yang masih 4 meter, 5 meter. Kita mau standarkan menjadi 7 meter semua.

Adapun estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pelebaran jalan menjadi 7 meter semua membutuhkan anggaran sekitar Rp.8 Triliun. Anggaran 8 T tersebut baru dari sisi teknis saja atau biaya kontruksi belum termasuk biaya pembebasan lahan dan lainya.

Hal ini dikatakan, Kadis BMPR Jabar Koswara dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) edisi 40 di halaman depan museum Gedung Sate, Bandung, Selasa (3/9-2019).

Turut hadir sebagai narasumber lainnya, ada Kepala Dinas SDA Linda Al amin, Kadis Perkim Dicky Saromi, Sekretaris Bappeda Eko Priastono, Kabid PDN Disperindag Eem Sujaemah, Kabid e-Government Diskominfo Dian Istanti.

Koswara juga mengatakan, lebih dari separuh jalan provinsi akan memasuki akhir masa umur kontruksi. Kita usdah hitung dari panjang jalan provinsi 2.360 KM, ada sepanjang 1.400 KM jalan provinsi akan memasuki akhir masa umur konstruksi atau sekitar 60 persen.

Namun, dari 1.400 KM tersebut, masa umur konstruksinya, secara umur sudah habis. Tetapi tidak semua habis di tahun ini melain secara gradual, sesuai dengan umur pembangunannya, ujarnya.

Lebih lanjut Koswara mengatakan, untuk jalan yang sudah habis masa konstruksinya, itu harus dibongkar dan dibangun kembali. “Kalau sudah habis masa konstruksinya, diperbaiki, rusak lagi rusak lagi. Itu yang harus segera diganti. Untuk ruas jalannya tersebar di beberapa Kabupaten/kota se jabar.
Kita sudah hitung estimasi biaya untuk membangun kembali jalan yang sudah habis masa umurnya diperkirakan mencapai Rp. 4.3 triliun., ujarnya.

Cukup besarnya biaya yang dibutuhkan, maka Pemprov Jabar melalui Dinas BMPR, akan melakukan secara bertahap sampai tahun 2029 mendatang, yang sekaligus menyamakan standar jalan provinsi di seluruh Jabar yaitu lebar 7 meter, jelasnya.

Selain itu, kita juga akan membangun 3 playover yaitu Lingkar Sukabumi di sukabumi; playover Jakarta-Laswi di Bandung; playover Tasikmalaya. Bahkan Pemprov Jabar juga akan membangun model trotoar yang seragam untuk sejumlah jalan provinsi di masing-masing daerah.

“Ada beberapa, terkait dengan jalan-jalan utama yang ada di kota/kabupaten, jalan utama ini akan dibuat sebuah model, atau standar terkait penataan trotoarnya. Nanti di semua kota/kabupaten punya jalan yang menjadi ikonik, seperti halnya Jalan Asia Afrika. Tahap pertama akan dibangun pada jalan provinsi di Kota Bandung. Mulai tahun depan,” kata dia. .

Sedangkan terkait program BUTR (Bandung Intra Urban Tol Road), menurut Koswara, bahwa pada bulan lalu sudah ditanda tangani MoU antara Menteri PUPR dengan pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, jadi BUTR terus berlanjut. Bahkan pola pembiayaannya sudah jelas apa yang harus disiapkan oleh provinsi, pusat dan Pemkot Bandung.

Ada 5 kegiatan yang masuk dalam MoU yaitu play over Kopo, playover Djunjunan, underpass Gasibu, playover Gedebage-Soekarno-Hatta, dan playover Kiara Ciondong

Tugas provinsi yaitu play over kopo, kita sudah membebaskan lahan seluas 1,75 Ha, sehingga tahun depan sudah bisa dimulai pekerjaan kontruksi playover Kopo oleh kementrian PUPR.

Kemudian yang harus kita bebas lahan selanjutnya yaitu akses Gedebage-SoekarnoHatta, kita harus membeaskan lahan seluas 9,52 Ha, estimasi biayanya belum bisa dihitung karena belum dilakukan pengukuran lahannya.

Untuk playover Kiaracondong ada dua tugas yaitu Pekot Bandung harus membebaskan lahan seluas 1,69 Ha, provinsi seluas 1,35 Ha.

Untuk underpass Gasibu pembebesannya sekita 550 Meter, jadi program BUTR masih terus berlanjut dan menjadi prioritas setelah MoU ditanda tangani oleh Menteri PUPR dan Gubernur dan Walikota Bandung.

Puncak 2 untuk sementara masih ditangani nasional tetapi, terakhir kita koordinasi dengan pihak Kementrian PUPR ternyata tdidak menjadi prioritas nasioal, adapun posisi Dinas BMPR Jabar hanya kebgioan mendisegn saja. Sedangkan biaya kontruksinya semua dari pusat (KemenPUPR) sedangkan pelaksanaannya dari Kab Bogor.

Lingkar Sukabumipanjangnya mencapai 19 KM, ceritanya panjang, sejak 200 sudah dilakukan kajian, dari 19 KM sampai pekerjaan tahap III sudah mencapai 13,5 KM termasuk playovernya. Jadi yang dimaksud dapat dioperasionalkan dan dipakai oleh masayarakat sampai baru sampai tahap III. Pada tahun 2020 mendatang. Sedangkan sisanya sepanjang 5,5 Km lagi masih belum dibebaskan, sehingga perjalnnya masih panjang.

Adapun Tahap III sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 360 M dari pemrpv, kalao ditambah dengan sigman IV akan menghabiskan sebesar 560M, tandasnya. (husein).




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.