Klik
BANDUNG, faktabandungraya.com,--- “Menurut saya seharusnya dari dana desa itu bisa digunakan untuk urusan peningkatan sanitasi warganya …,” ini sepenggal kalimat dari Kolonel Inf. Yusep Sudrajat, DanSektor 21 Satgas Citarum Harum. Yusep Sudrajat memaparkan secara gamblang idealisasi dana desa yang besarnya hampir Rp. 2 M per tahun – biasanya, digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan desa, ‘faktanya, terus saja dana desa itu digunakan untuk semenisasi jalan yang itu-itu juga’. Ini ditekankan Yusep Sudrajat tatkala hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Sanitasi di The Papandayan Hotel di Jl. Gatot Subroto No. 83 Bandung, Jawa Barat (25/11/2019).
Di Rakor ini turut hadir M Ilham, ST, MURP dari PPK Jabar, Indra Gunawan, SE, MT selaku Kasatker PPP Jabar, Windi Nora dari Diskimrum Jabar, Rissa dari Dinas Lingkukan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Bandung, Dedi S dari Dinas LH Kota Cimahi, Serka Chandra Mewakili DanSektor 22 Satgas Citarum Harum, Sucipto selaku Konsultan Advisory Program Citarum Harum, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Intinya, rakor ini membahas aneka problematika seturut implementasi program Citarum Harum yang telah berjalan hampir dua tahun, utamanya dalam konteks sarana dan prasarana sanitasi. Indra Gunawan, selaku moderator sekaligus narasumber di rakor ini, menyatakan pembangunan sarana sanitasi terkait program Citarum Harum masih belum maksimal.
“Dalam pelaksanaannya, kita terkendala oleh peraturan terkait penggunaan area DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan kewenangan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), ditambah problema luas wilayah yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu 200 meter persegi,” jelas Indra.
Lainnya, masih kata Indra, masih banyak fasilitas TPS 3R (Tempat Pengumpulan Sampah 3 R) yang dibangun pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. “Banyak pula mesin-mesin yang tidak bisa digunakan, karena peruntukannya tidak sesuai dengan sampah yang ada di wilayah tersebut,” papar Indra dengan penekanan –“Contohnya, mesin pencacah plastik tidak berfungsi karena sampah yang masuk kebanyakan sampah organik.”
Penjelasan lanjutan dari Indra, kondisi ini sebenarnya merupakan tugas dan tanggungjawab anggota TFL. Mereka itu harus tepat memetakan kondisi lapangan, terutama saat akan diberi bantuan pendanaan pembangunan fasilitas TPS 3R. “Jangan sampai TPS 3R hanya menjadi TPS saja karena tidak ada kegiatan pengolahan sampahnya,” dedar Indra.
Bersikan Sungai …
Cukup menark disimak, saat sesi tanya jawab digelar, para anggota TFL mendedarkan beberapa permasalahan yang muncul saat melakukan tugasnya. Termasuk Yusep Sudrajat yang sohor dengan tindakan tegas di lapangan terhadap pencemar DAS Citarum, mempertanyakan terkait kondisi masyarakat yang selama ini menganggap TNI bisa melakukan apa saja.
“Padahal tugas kami hanya membersihkan sungai, dan tidak berurusan dengan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. Ini terkadang merepotkan kami, namun juga tantangan yang harus kami tangani hingga tuntas. Bersyukur dalam beberapa hal bisa tertanggulangu, berkat bantuan masyarakat juga. Ini kan tergantung, bagaimana kita mengelola potensi di masyarakat dipadukan dengan potensi oemerintah,” jelasnya.
Lainnya, Yusep Sudrajat berharap kembali agar dana desa bisa digunakan untuk urusan sanitasi dan persampahan: “Jangan karena kekakuan birokrasi dan procedural yang terkadang sangat berbelit, urusan sanitasi dan persampahan yang sudah darurat menjadi tak tuntas-tuntas.”
Secara terpisah Indra Gunawan mengakui, bahwa apa yang dilakukan TNI dalam hal penanganan sampah di DAS Citarum sudah sangat bagus. “Malahan sebaiknya, praktik oleh TNI yang berethos kerja tinggi dicontoh oleh pemerintah setempat,” ujar Indra dengan menekankan - “Jangan selalu lambat membuat keputusan atau kebijakan. Sementara itu, permasalahan sanitasi dan persampahan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan lahan yang cenderung menyempit.”(Harri Safiari)
Di Rakor ini turut hadir M Ilham, ST, MURP dari PPK Jabar, Indra Gunawan, SE, MT selaku Kasatker PPP Jabar, Windi Nora dari Diskimrum Jabar, Rissa dari Dinas Lingkukan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Bandung, Dedi S dari Dinas LH Kota Cimahi, Serka Chandra Mewakili DanSektor 22 Satgas Citarum Harum, Sucipto selaku Konsultan Advisory Program Citarum Harum, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Intinya, rakor ini membahas aneka problematika seturut implementasi program Citarum Harum yang telah berjalan hampir dua tahun, utamanya dalam konteks sarana dan prasarana sanitasi. Indra Gunawan, selaku moderator sekaligus narasumber di rakor ini, menyatakan pembangunan sarana sanitasi terkait program Citarum Harum masih belum maksimal.
“Dalam pelaksanaannya, kita terkendala oleh peraturan terkait penggunaan area DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan kewenangan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), ditambah problema luas wilayah yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu 200 meter persegi,” jelas Indra.
Lainnya, masih kata Indra, masih banyak fasilitas TPS 3R (Tempat Pengumpulan Sampah 3 R) yang dibangun pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. “Banyak pula mesin-mesin yang tidak bisa digunakan, karena peruntukannya tidak sesuai dengan sampah yang ada di wilayah tersebut,” papar Indra dengan penekanan –“Contohnya, mesin pencacah plastik tidak berfungsi karena sampah yang masuk kebanyakan sampah organik.”
Penjelasan lanjutan dari Indra, kondisi ini sebenarnya merupakan tugas dan tanggungjawab anggota TFL. Mereka itu harus tepat memetakan kondisi lapangan, terutama saat akan diberi bantuan pendanaan pembangunan fasilitas TPS 3R. “Jangan sampai TPS 3R hanya menjadi TPS saja karena tidak ada kegiatan pengolahan sampahnya,” dedar Indra.
Bersikan Sungai …
Cukup menark disimak, saat sesi tanya jawab digelar, para anggota TFL mendedarkan beberapa permasalahan yang muncul saat melakukan tugasnya. Termasuk Yusep Sudrajat yang sohor dengan tindakan tegas di lapangan terhadap pencemar DAS Citarum, mempertanyakan terkait kondisi masyarakat yang selama ini menganggap TNI bisa melakukan apa saja.
“Padahal tugas kami hanya membersihkan sungai, dan tidak berurusan dengan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. Ini terkadang merepotkan kami, namun juga tantangan yang harus kami tangani hingga tuntas. Bersyukur dalam beberapa hal bisa tertanggulangu, berkat bantuan masyarakat juga. Ini kan tergantung, bagaimana kita mengelola potensi di masyarakat dipadukan dengan potensi oemerintah,” jelasnya.
Lainnya, Yusep Sudrajat berharap kembali agar dana desa bisa digunakan untuk urusan sanitasi dan persampahan: “Jangan karena kekakuan birokrasi dan procedural yang terkadang sangat berbelit, urusan sanitasi dan persampahan yang sudah darurat menjadi tak tuntas-tuntas.”
Secara terpisah Indra Gunawan mengakui, bahwa apa yang dilakukan TNI dalam hal penanganan sampah di DAS Citarum sudah sangat bagus. “Malahan sebaiknya, praktik oleh TNI yang berethos kerja tinggi dicontoh oleh pemerintah setempat,” ujar Indra dengan menekankan - “Jangan selalu lambat membuat keputusan atau kebijakan. Sementara itu, permasalahan sanitasi dan persampahan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan lahan yang cenderung menyempit.”(Harri Safiari)