BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Pasca musibah bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Jawa Barat pada awal tahun 2020, tentunya perlu penanganan cepat tanggap oleh pemerintah provinsi dalam penanggulangan terhadap para korban dan masyarakat terdampak bencana alam. Awal tahun 2020 bencana alam banjir dan tanah longsor melanda Kota Dopok, kota/Kab Bogor, Kab/kota Bekasi, Kab Karawang dan Kab.Bandung Barat. Cukup banyaknya daerah di Jabar yang terkena bencana, maka perlu secepatnya pemerintah hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana. Namun, kendalanya terhambat transportasi sehingga lambat sampai ke lokasi terdampak musibah bencana alam.
Untuk mendukung kelancaran dan kecepatan Gubernur sampai ke lokasi bencana, maka muncullah wacana membeli helikopter. Wacana dukungan pembelian helikopter tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jabar dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang tahun 2020, di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Bandung, Senin (6/1-2020).
Dukungan Ketua DPRD Jabar tersebut, menjawab interupsi dari Wakil Ketua Fraksi Demokrat Irfan Suryanagara.
Dalam interupsinya, Irfan Suryanagara mengatakan, mengapresiasi, sahabat gubernur yang segera meluncur ke lokasi bencana di Depok, Bekasi, Bogor dan Karawang walaupun kedatangan sahabat tentu sangat diharapkan oleh masyarakat yang tertimpa bencana," kata Irfan.
"Kami berharap pemerintah provinsi bekerja maksimal untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Jawa Barat. Masalah transport gubernur, terkendala tentang jadwal kedatangan. Silahkan dipikirkan moda transportasi apa yang bisa mempercepat, sahabat datang kepada rakyat," katanya.
Menanggapi usulan Irfan Suryanagara, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan harusnya pak gubernur itu pakai helikopter, karena Jawa Barat itu luas.
"Harusnya pakai helikopter pak gubernur itu, kalau pakai mobil bagaimana caranya. Karena wilayah Jawa Barat ini luas. Karena kemarin itu, banjirnya serentak, kalau pakai mobil, mobilnya juga banjir," katanya.
Usai sidang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan terkait moda transportasi Pemprov mengikuti pembahasan lebih lanjut dari dewan, yang pasti semua harus dilihat dari sisi urgensinya.
"Kita lihat saja dalam pembahasan apakah rakyat menganggap itu perlu atau tidak saya ikut saja, kalau itu datang dari gubernur takut keliru tafsir," katanya.
"Yang pasti kalau ada kebencanaan yang sifatnya bersamaan. Jaraknya memang jauh makanya maka kemarin saya bagi-bagi tugas. Pak sekda kemana, wagub kemana," tandasnya. (sein).
