Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Ricky Kurniawan : Statement SPP Gratis Bagi SMA/SMK/SLB Negeri se Jabar “Menyesatkan”

H.Ricky Kurniawan, LC
Ketua FPGerindra-Pembangunan DPRD Jabar
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Ketua Fraksi Partai Gerindra-Pembangunan, H.Ricky Kurniawan, LC mengatakan, statement Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa Pemprov Jabar akan menggratiskan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bagi kalangan SMA/ SMK dan SLB Negeri se Jabar adalah pernyataan menyesatkan dan lebih bersifat politis.

Menurut Ricky, statement SPP Gratis itu mengandung interpretasi berbeda antara para orangtua pendidikan dan pihak sekolah. Para orangtua/ wali peserta didik mengartikan bahwa, anaknya selama bersekolah di SMA/SMK/SLB Negeri tidak dikenakan biaya pendidikan selama sekali. Sedangkan bagi pihak Sekolah, tentunya menjadi delema kalau tetap melakukan penarikan biaya SPP. Karena pasti ada yang menganggap pungli.

Untuk itu, alangkah eloknya bila disebutkan bahwa Pemprov Jabar memberikan subsidi biaya pendidikan bagi SMA/SMK/SLB Negeri se-Jabar. Sehingga, pihak sekolah masih dibolehkan menarik biaya pendidikan dari masyarakat, kata Ricky Kurniawan saat ditemui diruang kerja Ketua FPGerindra-Pembangunan DPRD Jabar, jum’at (21/2-2020).

Dikatakan, dalam APBD Jabar 2020 , DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar telah menyetujui anggaran untuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang besarannya Rp.1,4 juta/siswa/tahun. Namun, berdasarkan hasil kunjungan kerja kebeberapa Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar, ternyata biaya sebesar Rp.1,4 juta tersebut jauh dari memenuhi kebutuhan biaya pembinaan pendidikan.

Ricky menjelaskan, selama ini besaran biaya SPP yang diterapkan oleh pihak sekolah besarannya beragam mulai dari Rp.200ribu sampai Rp.500ribu/siswa/bulan. Kalau kita rata-ratanya besaran biaya SPP Rp.300ribu perbulan, berarti setahun : Rp.300ribu x 12 bulan = Rp.3,6 juta/siswa/tahun. Sedangkan, pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp.1,4juta/siswa/tahun. Jadi ada selisih kekurangan sebesar Rp.2,2juta.

Adanya selisih kekurangan sebesar Rp.2,2 juta tentunya menjadi delema bagi pihak sekolah. Bila diminta lagi kepada orangtua siswa, pasti mendapat penolakan dari orangtua siswa. Karena diemage masyarakat Sekolah Gratis itu tidak ada lagi pungutan biaya untuk pembiayaan pendidikan, ujarnya.

Makanya tadi saya katakan, Statement SPP Gratis bagi SMA/SMK/SLB Negeri se-Jabar itu “Menyesatkan” dan lebih bersifat politis. Seharus cukup disosialisasikan bahwa untuk mengurangi beban orangtua siswa, Pemprov Jabar memberikan subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK/SLBNegeri se-Jabar. Bukan SPP Gratis, tegasnya.

Lebih lanjut, Ricky mengatakan, terkait rencana penerapan SPP Gratis di Jabar pada tahun ajaran 2020-2021 mendatang, Komisi V DPRD Jabar melakukan study banding dengan Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu.

Di kota Surabaya, penerapan SPP Gratis itu, murni Gratis, karena selain di support anggaran dari APBD Jatim juga disubsidi oleh APBD Kota Surabaya, sehingga para siswa tidak dikenakan biaya SPP sama sekali.

Namun, saat kita ketemu dengan Pemprov dan DPRD Jatim, mereka mengatakan, penerapan SPP Gratis itu tidak semua diterapkan di seluruh provinsi Jatim, malainkan baru di Kota Surabaya. Sedangkan kota/kabupaten di Jatim lainnya, berupa subsidi dari APBD Jatim. “ Nah seharusnya, Jabar juga nerapkan seperti di Jatim, tandasnya. (husein).

Posting Komentar

0 Komentar