BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua V DPRD Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Jabar, di Gedung DPRD Jabar,jalan Diponegoro No 27 Bandung, Senin (16/03/2020). Dalam audensi tersebut, perwakilan AKSI menyampaikan bahwa pada tanggal 4 April mendatang akan menggelar Kongres dengan agenda pemilihan pengurus DPD AKSI Jabar. Selain itu, mereka juga menyampaikan kesiapan menjelang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2020-2021.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan pengurus DPD AKSI Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, AKSI adalah organisasi profesi yang di dalamnya terdiri dari para Kepala Sekolah, dimana kepala sekolah adalah pengambilan kebijakan tertinggi di lingkungan sekolah.
Untuk itu, sudah seharusnya AKSI dalam mengambil suatu kebijakan hendaknya harus sesuai peraturan yang berlaku dan tegas, terutama dalam menghadapi pelaksanaan PPDB.
Selama ini disetiap penerimaan PPDB selalu ada permasalahan. Permasalah terbesar PPDB biasannya dimulai dari ketakutan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, sehingga pada pelaksanaan PPDB banyak aturan-aturan yang langgar, maka dari itu di perlukan kebijak untuk mengatur hal itu.
"Kami meminta ketegasan sikap AKSI, agar semua kepala sekolah di Jawa Barat dalam menjalankan PPDB sesuai aturan yang telah digariskan dalam Juklak-juknis PPDB dari Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan atau sesuai Peraturan Walikota/Bupati tentang PPDB,” kata Abdul Hadi dari FPKS ini.
Dikatakan, setiap musim PPDB, cukup banyak juga para orang tua calon siswa datang ke DPRD Jabar, DPRD Kab/kota untuk menita rekomendasi agar anaknya dapat diterima disekolah favorit sesuai dengan yang diinginkan. Belum lagi titipan dari para pejabat Eksekutif dan dari lainnya. Sehingga, titipan-titipan calon peserta didik inilah yang sering menimbulkan permasalahan, ujarnya.
Untuk itu, Abdul Hadi menghimbau DPD AKSI Jabar untuk memberikan pemahaman dan ketegasan kepada para kepala sekolah. Jangan mau menerima calon peserta didik yang tidak sesuai aturan, tegasnya. (husein).
