H. Sugianto Nagolah, SH, M.Hum : BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH, M.Hum mengapresiasi kinerja seluruh kantor Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Jabar, yang telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ditengah maraknya wabah penyakit virus Covid-19.
Beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Jabar melakukan rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, dalam rapat tersebut, pihak Bapenda Jabar menyampaikan beberapa program inovatif yang diterapkan di seluruh kantor P3D se-jabar. Diantaranya memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak kendaraan, dan memberikan discon/ bebas denda bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan.
Langlah inovatif tersebut, ternyata cukup ampuh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini karena memberikan kemudahan dan pelayanan yang nyaman bagi para wajib pajak memang harus dilakukan, untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan.
“Memang sudah seharusnya pemerintah melalui kantor P3D menerapkan sistem pelayanan pembayaran pajak untuk masyarakat dipermudah. Hal tersebut harus dilakukan terus, sehingga kesadaran masyarakat Jabar untuk taat pajak semakin meningkat”, kata Sugianto Nangolah saat ditemui faktabandungraya.com di ruang kerja Komisi III DPRD Jabar, Senin, (16/3-2020).
Sugainto menambahkan, tahun ini potensi untuk mendapat penambahan pendapatan ini sangat besar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jadi kami berharap agar pelayanan ke masyarakat juga bisa maksimal sehingga tidak menganggu serapan pendapatan bagi Jawa Barat.
Sementara itu, terkait cukup banyaknya jumlah Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU), baik itu, kendaraan plat Merah, Hitam maupun Kuning, baik yang sudah berpindah tangan, kendaraan sudah tidak terpakai/ rusak; dan rusak akibat kecelakaan serta kendaraan yang hilang. Komisi III DPRD Jabar mendorong pihak Bapenda Jabar untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan penelusuran terhadap kendaraan yang masuk KTMDU, ujarnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, anggaran untuk melakukan penyelusuran keberadaan KTMDU sudah dianggarkan dalam APBD Jabar 2020 yang besarannya sebesar Rp.10.000 untuk melakukan penyelusuran kendaraan yang masuk katagori KTMDU.
Kembali ke permasalahan, apakah maraknya wabah virus Covid-19 berdampak terhadap PAD, Sugianto mengatakan, tentu saja. Untuk itu, kita berharap langkah-langkah kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dapat menekan laju berkembangnya virus Covid-19. Sehinga tidak terlalu memberatkan beban perekonomian masyarakat.
“Yang menjadi khewatiran kita, kalau wabah virus covid-19 berlangsung lama yang dapat menimbulkan gejolak perekonomian yang menyasar ke berbagai bidang usaha. Sehingga, banyak sektor perusahaan dengan terpaksa menutup usahanya dan merumahkan para pekerja. Sehingga para wajib pajak kendaraan terpaksa menunda dan bahkan tidak mampu membayar pajak. Ini yang kita khawatirkan, ujar Politisi Partai Demokrat,kelahiran : Palembang, 21 Januari 1963 ini.
Sementara terkait masih adanya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan cek fisik kendaraan, Sugianto membenarkan bahwa memang masih ditemukan di beberapa kantor P3D, masyarakat mengeluh memakan waktu cukup lama dalam cek fisik kendaraan.
“Benar, masih ada keluhan masyarakat yang akan membayar pajak soal waktu cek fisik, karena lahan parkir di kantor P3D yang sempit, namun tidak semua terjadi di kantor P3D. Bahkan di kantor P3D Samsat kota Bekasi, Kota Bandung dan beberapa daerah lainnya, pelayanan P3D sudah cukup Prima, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan Jabar 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini.
Untuk menjawab keluhan masyarakat dan untuk memudahkan bagi wajib pajak agar taat membayar pajak, di kantor P3D Samsat Kota Bekasi ada program Samsat Keliling (Samling) dan E-Samsat, pembayaran pajak melalui sms blasting, billboard, spnduk dan lain sebagaianya. Tandasnya. (adikarya/husein).
