Bahas LKPJ 2019, Komisi III Kritisi Program Bapenda Tanpa Trobosan Kejar Target PAD

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, H.Sugianto Nangolah, SH, MH
dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2019 
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD Jawa Barat melalui Komisi-komisi, kini tengah melakukan pembahasan dan pendalam atas telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019. Hal ini juga dilakukan oleh Komisi III DPRD Jabar.

Pada rapat kerja Komisi III DPRD Jawa Barat dengan mitra dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Komisi III menyoroti soal turunnya pendapatan daerah tahun 2019, sehingga target yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH,MH tidak tercapainya target dan menurunnya pendapatan daerah, tentunya tidak terlepas dari program-program yang ditetapkan oleh pihak Bapenda Jabar kurang inovasi. Sehingga penghasilan/pendapatan daerah tidak maksimal dan target tidak tercapai.

“ Ya, tadi dalam rapat kerja dengan Bapenda Jabar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, yang membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019, kita dari Komisi III menyoroti program yang ditetapkan oleh Bapenda yang kurang inovasi sehingga pendapatan kurang maksimal dan target tidak tercapai”, kata Sugianto Nangolah saat diminta tanggapannya oleh mediaonline faktabandungraya.com, terkait pembahsan LKPJ Gubernur tahun 2019.

Tadi juga dalam rapat yang digelar melalui virtual dan teleconfrence, Ketua Komisi III, Cucu Sugyati, SE, MM mempertanyakan perbedaan data realisasi APBD 2019 di Laporan Bapenda jabar dengan data rilis Bank Indonesia juga menjadi catatan Komisi III. Selain itu, Belum optimalnya penerimaan Dana Perimbangan yang bersifat given sehingga perlu lebih diupayakan untuk dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, ujar Suginto.

Kita ( Komisi III-red) minta agar penerimaan dana perimbangan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat supaya ada perubahan yang signifikan, tegas politisi Partai Demokrat Jabar ini.

Ia menambahkan bahwa ditengah masih maraknya pandemi Covid-19, tentanya sangat berdampak luas salah satunya terhadap perekonomian. Namun, kita optimis pendapatan pada Tahun 2020 tetap bisa maksimal dengan menggali potensi-potensi yang ada tentunya dengan kajian dan pendalaman-pendalaman salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP).
Pimpinan dan anggota  Komisi III DPRD Jabar,
dalam rapat  kerja pembahasan LKPJ Gubernur 2019 


“Penerimaan Pajak Air Permukaan yang belum optimal agar dikoordinasikan dengan instansi terkait, berkaitan dengan sinkronisasi regulasi”, selanjutnya Rasio anggaran penelusuran tidak sebanding dengan jumlah KTMDU sehingga berdampak kurang optimalnya hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, ini harus jadi perhatian”, ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Komisi III DPRD jabar ini mengatakan, terkait minimnya serapan anggaran, tadi juga dalam rapat Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan mengatakan masih ada angka serapan dibawah 90 persen yang artinya skema dalam perencanaan tidak dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya tidak maksimal.

“Masih minimnya daya serap yang terbukti dari hasil analisa kita, ternyata masih ada angka dibawah 90 persen, ini menjadi catatan” ujar Sugianto menirukan ucapan yang disampaikan Hasim.

Untuk kedepan, Komisi III DPRD Jabar mendorong dan mendukung Pemprov Jabar melalui Bapenda dan BKPAD Jabar untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, pungkasnya. ( adikarya parlemen/ husein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.