BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Panitia Khusus III DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, SPd, MH mempertanyakan sekaligus mengkritisi cukup besarnya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang tidak terserap di sektor infrastruktur.
Menurut Hasbullah, realisasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur pada APBD Jabar tahun Anggaran 2019 meningalkan sisa lebih besar dari Silpa tahun sebelumnya (2018). Penyumbang tersebsar Silpa tahun 2019 berasal dari mitra kerja Komisi IV, baik itu dari Dinas SDA, Dinas Kimrum, maupun Dinas Perhubungan termasuk juga Dinas BMPR.
Demikian disampaikan Anggota Pansus LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbulloh Rahmad, S.Pd., Mhum. Saat rapat kerja pembahasan lkpj bersama mitra komisi IV bertempat di Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan, Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selasa (5/5/2020).
“SILPA itu tersebar dari beberapa kegiatan yang tak bisa tuntas dalam tahun 2019. Diantara kegiatan yang tak selesai. Penyelesaian TPAS Nambo dan revitalisasi situ dan normalisasi Sungai Kalimalang, Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas SDA.”sebutnya.
Dinas Sumber Daya Air menyumbang SILPA yang cukup besar. Munculnya SILPA ini menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak selesai sehingga perencaan yang dikoordinasikan melalui Bapeda perlu disempurnakan.
Anggota Komisi IV ini mengingatkan, Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di tahun 2019, harus dilanjutkan di tahun selanjutnya, diantaranya fasilitasi penambahan sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan seperti PJU di jalan-jalan provinsi, Penyelesaian TPA Sampah Legok Nangka diharapkan dapat dilanjutkan sehingga tahun 2020 keberadaan TPA Sampah bisa beroperasi, Pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan, adalah pengadaan rutilahu, tandasnya. (sein/red).
Menurut Hasbullah, realisasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur pada APBD Jabar tahun Anggaran 2019 meningalkan sisa lebih besar dari Silpa tahun sebelumnya (2018). Penyumbang tersebsar Silpa tahun 2019 berasal dari mitra kerja Komisi IV, baik itu dari Dinas SDA, Dinas Kimrum, maupun Dinas Perhubungan termasuk juga Dinas BMPR.
 |
| Hasbullah Rahmad, SPd, MH Anggota pansusu III DPRD Jabar |
“SILPA itu tersebar dari beberapa kegiatan yang tak bisa tuntas dalam tahun 2019. Diantara kegiatan yang tak selesai. Penyelesaian TPAS Nambo dan revitalisasi situ dan normalisasi Sungai Kalimalang, Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas SDA.”sebutnya.
Dinas Sumber Daya Air menyumbang SILPA yang cukup besar. Munculnya SILPA ini menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak selesai sehingga perencaan yang dikoordinasikan melalui Bapeda perlu disempurnakan.
Anggota Komisi IV ini mengingatkan, Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di tahun 2019, harus dilanjutkan di tahun selanjutnya, diantaranya fasilitasi penambahan sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan seperti PJU di jalan-jalan provinsi, Penyelesaian TPA Sampah Legok Nangka diharapkan dapat dilanjutkan sehingga tahun 2020 keberadaan TPA Sampah bisa beroperasi, Pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan, adalah pengadaan rutilahu, tandasnya. (sein/red).
