Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Rafael Situmorang SH, MH : Statement Muluk dan Keluh-kesah Kang Emil “Tidak Perlu”

Rafael Situmorang, SH,MH   /  Foto: istimewah
Anggota Komisi I DPRD Jabar dari FPDIP
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang, SH,MH menghimbau dan minta agar Gubernur Jabar M.Ridwan Kamil tidak perlu memberikan statement yang muluk-muluk tentang pembagian bantuan soaial (sembako) yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19 Jabar.

Dan juga tidak perlu Gubernur Ridwan Kamil (Kang Emil) berkeluh kesah di media sosial soal rumitnya mengatur bantuan dari kementerian yang datangnya tidak bersamaan, sehingga menyulitkan penyaluran bantuan kepada masyarakat Jabar.

Menurut Rafael Situmorang, statement yang muluk dan keluh kesah Kang Emil di Medsos sebenarnya tidak perlu dia ungkapkan. Hal ini karena kekisruhan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tentunya tidak terlepas dari persoalan teknis dan data yang dimiliki oleh Pemrpov Jabar dengan data fakta lapangan.

Kalau saja koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara Kang Emil bersama bersama jajarannya dengan pemerintah Kabupaten/kota terjalin baik dan lancar, tentunya berbagai persoalan dan kendala dalam penyaluran bantuan sosail ( sembako) dapat diminimalisir sedemikian rupa dan dapat diatasi. Bahkan saya yakin masyarakat yang terdampak covid-19 akan dapat memahami dan mengerti tentang tatacara penyaluran bansos.

Demikian dikatakan, politisi muda PDI Perjungan Jabar ini kepada media online : faktabandungraya.com, Selasa, (12/5-2020).

Dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan Komisi I DPRD Jabar di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kota/kab Bandung dan Kota Cimahi, sampai kini Dinas Sosial Kab/kota sudah beberapa kali minta data masayrakat yang menerima bansos dari Pemerintah Provinsi Jabar, belum juga dipenuhi.

“ Kalau saja Pemprov Jabar dibawah komando kang Emil, cepat merespon dan memberikan data penerima bansos kepada Pemkab/pemkot, tentunya tidak semua penyaluran pemberian sembako terjadi kekisruhan”, tegas Rafael.

Pemerintah Kabupaten/kota sampai kini masih menunggu tembusan daftar masyarakat yang menerima bantuan dari provinsi dan Pusat. Hal ini penting bagi pemkab/kota untuk mengetahui seberapa banyak lagi Kepala Keluara (KK) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat.

Anggaran bansos yang dimiliki Pemkab/kota sangat terbatas, makanya sifatnya hanya mengcover KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, penyaluran bansos tidak terkatung katung. Dan juga tidak akan terjadi kekisruhan dalam setiap penyaluran bansos, ujar anggota dewan Jabar kelahiran Padang, 44 tahun silam ini .

Lebih lanjut, Rafael yang juga Tim bantuan Hukum dan Advokasi PDIP Jabar ini mengtakan, tujuan pemberian bansos oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak covid-19 merupakan hal yang positif. Namun, ketidakvalidan data dan ketidakmerataan serta tumping tindih penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa menimbulkan gejolak baru. Padahal dalam beberapa kali rapat dengan pihak Pemprov Jabar, Dewan sudah mengingatkan soal valiadasi data dan harus dilakukan verifikasi aktual.

Sebagai informasi, bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil, beberapa hari lalu, Kang Emil mengeluhkan rumitnya mengatur dan menjelaskan kepada masyarakat atas bantuan yang datang dari berbagai Kementerian ( Kemensos, Kemenaker dan Kemenpar) yang waktu datang tidak bersamaan.

Namun, anehnya disisi lain dalam berbagai kesempatan Gubernur Emil memberikan statement yang muluk-muluk kepada masyarakat, padahal data dan teknis dilapangan belum siap. Sehingga cukup wajar disetiap penyaluran bansos (Sambako) selalu terjadi kekiruhan. (adikarya parlemen/ husein).

Posting Komentar

0 Komentar