Rafael Situmorang, SH, MH : Dampak Covid-19, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Belum Ada Kepastian

Rafael Situmorang, SH,MH
Anggota Komisi I DPRD Jabar 
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH,MH mengatakan, sejak merebaknya pandemi covid-19, pada bulan Maret lalu dan hingga kini belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir, tentunya berdampak terhadap tertundanya beberapa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Semula, berdasarkan tahapan dan jadwal dari KPU Ri dan KPUD bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang secara serentak di 270 daerah se-indonesia, dan di Provinsi Jabar sendiri akan dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota.

Namun, berhubung penyebaran pandemi covid-19 belum juga menunjukan akan berakhir, sehingga berbagai tahapan yang telah dirancang dan dijadwalkan oleh KPUD bersama Desk Pilkada dan sudah disampaikan ke DPRD, akhirnya semuanya ditunda. Demi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH,MH kepada mediaonline : faktabandungraya.com saat ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Selasa (12/5-2020).

Adapun kedelapan daerah di provinsi Jabar yang terpaksa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda meliputi Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya.

Permohonan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di 8 daerah sudah disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat ke Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

“Komisi I DPRD Jabar selaku yang membidangan pemerintahan termasuk juga soal Pilkada, tentunya sepakat dilakukan penundaan tahapan- tahapan pelaksanaan pilkada termasuk juga jadwal pencoblosan. Hal ini karena, karena sampai kini, penyebaran pandemi covid -19 masih terus terjadi dan belum juga nampak kapan akan berakhir”, ujar politisi muda PDI Perjuangan Jabar ini.

Saat ditanya, dengan adanya penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, apa kerugian bagi masyarakat terutama di 8 daerah yang akan melaksanakan Pilkada ?. Berdasarkan hasil dialog Komisi I DPRD Jabar maupun saya pribadi kepada warga, sebenarnya, masyarakat tidak terlalu memikirkan dan mempersoalkan Pilkada.

Masyarakat saat ini, berfikir bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi covid-19, terutama bagi kalangan masyarakat miskin dan masyarakat terdampak covid-19. Jadi intinya, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sambako, bukan hanya dari Pemerintah semata tetapi bantuan dari seluruh eleman masyarakat yang, ujar Rafael , politisi yang berlatar pengecara ini.

Anggota DPRD Jabar kelahiran Padang, 11 Maret 1976, ini pun mengatakan, dalam percepatan penanganan covid-19, bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memerangi virus covid-19.

“Masyarakat butuh bantuan sembako dan tidak lagi memikirkan Pilkada. Masyarakat butuh makan untuk mempertahankan hidup. Untuk itu,mari kita bahu-membahu, bergotong royong membantu masyarakat, jangan sampai ada yang mati kelaparan karena tidak mampu beli sembako”, ajaknya.

Kembali lagi soal Pilkada, Anggota DPRD Jabar dari dapil Jabar I ( Kota Bandung-Cimahi) mengatakan, yang masih berpikir Pilkada saat ini adalah para Elite Politik dan bakal calon yang akan maju.

Apakah dibenarkan bila bakal calon kepala daerah memberikan bantuan yang disertai dengan gambar dirinya dan visi-misi untuk maju dan bertarung di Pilkada ?... Ya, yang namanya juga pertarungan politik, tentunya, celah sekecil apapun pasti akan dimanfaatkan. Tapi pertanyaan . Masa ia sich tega mengambil keuntungan ditengah masyarakat yang memang lagi butuh bantuan ?, tandas mantan aktifis perburuhan ini. (adikarya parlemen/ husein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.