 |
| Edi Rusyadi Anggota DPRD Jabar ( foto; istimewah) |
Adapun isi paket bantuan sembako dari pemerintah provinsi Jabara itu terdiri dari beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu.
Menurut Edi Rusyadi, akibat data yang belum tuntas tersebut, sehingga bantuan paket Sembako dari pemprov Jabar untuk warga Garut, sampai kini masih tersimpan di gudang Bulog Garut. Karena terlalu lama disimpan didalam gudang dan tempat penyimpanan kurang baik, akhirnya sekitar 4 ton telur ayam membusuk dan terpaksa harus diganti yang baru.
Kondisi ini, tentunya membuat prihatin, alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut bantuan sambko tersebut malah tidak bermanfaat, ujar Anggota DPRD Jabar asal dapil Kab. Gaurt ini kepada wartawan .
“ Dana yang dipergunakan untuk membali isi paket sembako itu berasal dari uang rakyat ( APBD-Jabar-red) bukan uang pribadinya Gubenur. Dan sekarang rakyat terutama yang terdampak covid-19 sudah sangat menunggu bantuan dari pemerintah sebagai bukti hadirnya pemerintah ditengah pandemi covid-19. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan”, kata Edi Rusyadi kepada wartawan di Garut, Sabtu (9/5-2020).
Dikatakannya, beberapa waktu lalu saat DPRD Jabar menggelar rapat kerja dengan Pemprov Jabar bersama Tim Percepatan penanganan Gugus Tugas Covid-19 Jabar, kita sudah ingatkan soal pentingnya validasi data penerima bantuan. Dan juga harus dilakukan verifikasi agar tepat sasaran dan juga jangan sampai ada warga yang terdampak tidak menerima bantuan.
Kekhawatiran kalangan DPRD Jabar atas data warga pemerima manfaat sambako akhirnya, terjawab sudah. Setelah ditemukan di Kabupaten Garut yang sampai kini belum bisa menyalurkan paket sembako dari Pemprov Jabar.
“Temuan permasalahan ini menunjukan salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemi covid-19, tegasnya.
Lebih lanjut Edi mengatakan, disinilah kelihatan kecerobohan Pemprov Jabar. Dimana, Data belum tertib/ belum siap sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat.
Adanya beberapa penumpukan di gudang penyimpanan paket Sembako, menandakan perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang. Lantas siapa yang harus bertanggungjawab ?... , ujarnya penuh tanya.
Terus terang kata Edi, saya sendiri sebagai wakil rakyat sudah mengingatkan Gubernur agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. itu jauh lebih efisien, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya. ,” ujarnya.
Dalam rakert tempo hari, saya sempat mengkritik skema bansos yang disalurkan Pemprov Jabar, lantaran menurut Edi skema yang dipakai dapat menurunkan ekonomi masyarakat kecil.
Secara pribadi, saya kurang sependapat dengan pemberian paket sembako, dan saya waktu itu mengusulkan sebaiknya bantuan diberikan dalam uang tunai. Dengan, uang tunai dapat membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Namun, usulan dari wakil rakyat, tidak didengar oleh Pemprov Jabar, dan akhirnya terjadi sebanyak 4 ton telur ayam membusuk di gudang penyimpanan paket sembako.
Pola atau mekanisme yang dipakai pemprov Jabar dengan pemberian paket sembako secara tidak langsung sudah merusak sistem ekonomi masyarakat. Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal, demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur, tandasnya. (dbs/red).
