BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Provinsi Jawa Barat yang tengah membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran melakukan serangkaian kegiatan rapat dengar pendapat, baik dengan OPD terkait maupun pemangku kepentingan.Ketua Pansus VI DPRD Jabar Hasbullah Rahmad membenarkan bahwa Pansus VI pada Senin-Selasa (9-10/6-2020) telah melakukan rapat kerja/ rapat dengar pendapat dengan OPD ( organisasi Perangkat Daerah) dan dengan pemangku kepentingan PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Jawa Barat.
Pada hari Selasa, (9/6-2020), Pansus melakukan kegiatan rapat kerja dengan Dinas Sosial dan Biro Hukum dan HAM di Ruang Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan pada Rabu, (10/6-2020) Pansus melakukan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan, Forum Purna Migran dan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi. “Pembahasan Pansus VI dengan OPD terkait dan pemangku kepentingan Pekerja Migran asal Jabar, baru sebatas mengumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak dulu. Nanti kalau semua pihak terkait sudah kita mintai pandangan dan masukan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam, untuk disusun menjadi Raperda, kata Hasbullah kepada media, saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kamis (11/6-2020).
Dikatakan, permasalahan klasik yang sering menimpa para pekerja migran adalah soal legalitas terutama penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak. Untuk itu, Raperda yang kita bahas dan susun ini diharapkan untuk melindungi dan memperkuat pekerja migran asal Jabar. Konteks tenaga PMI ilegal menjadi PR kita bersama, mengurangi, mendisiplinkan, melindungi kesehatan dan keselamatan PMI asal Jabar, ujar Hasbullah.
Jawa Barat merupakan provinsi terbesar sebagai penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar yang tersebar ke beberapa negara dengan berbagai bidang pekerjaan. (sein).
