Ridwan Kamil Minta Perkuat Koordinasi di Jabodetabek
BOGOR, Faktabandungraya.com,--- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar mengikuti "Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 di 8 Provinsi Utama" melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Wakil
Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut
Binsar Panjaitan ini.
Ridwan Kamil menuturkan bahwa
secara geografis Jabar memiliki wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI
Jakarta, yakni Kota Depok, Bekasi, dan Bogor, serta Kabupaten Bogor dan Bekasi
(Bodebek).
Dekat dengan Jakarta sebagai
episentrum COVID-19 di Indonesia, Bodebek pun menyumbang hampir 70 persen kasus
COVID-19 di Jabar. Meski begitu, secara administratif, Kota Depok dan Bekasi,
serta Kabupaten Bekasi, berada dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda)
Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya).
"Administrasi wilayah
Pangdam (III/Siliwangi) dan Kapolda Jabar hanya mengurus Kabupaten Bogor dan
Kota Bogor," ucap Kang Emil -- sapaan -- Ridwan Kamil.
Untuk itu, lewat rapat tersebut,
Kang Emil meminta adanya manajemen koordinasi, termasuk bersama Provinsi
Banten, sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek optimal dengan
frekuensi yang sama.
“Saya usulkan koordinasi itu
dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu
frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten,” kata Kang Emil.
“Jabodetabek itu harus
diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi, jangan sampai DKI Jakarta jalan
sendiri, Jabar juga jalan sendiri, dan Banten pun begitu, mari kita bentuk
koordinasi yang rutin,” tambahnya.
Kepada para peserta ratas yang
salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kang Emil pun berujar
bahwa Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung PSBB di Jakarta.
Selain itu, dalam ratas tersebut, Kang Emil juga melaporkan mengenai angka kematian di Jabar yang rendah yaitu di angka 2,4 persen. Namun, tingkat kesembuhan di Jabar juga masih rendah yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen.
“Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar,” ujar Kang Emil.
Sementara itu, Menko Marves Republik Indonesia (RI) Luhut Binsar Panjaitan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya delapan provinsi utama yang perlu dikawal dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di daerahnya.
Delapan provinsi utama tersebut
yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara,
Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Saya ditunjuk sebagai
koordinator delapan provinsi utama (penanganan COVID-19 di Indonesia) oleh Pak
Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan COVID-19,” ujar Luhut.
Maka, lanjutnya, semua pihak
harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian karena pandemi global ini
hingga vaksin resmi diberikan kepada warga untuk menyetop penyebaran virus
SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19.
“Pemimpin itu harus menjadi
panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19,
seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” kata Luhut.
Selain itu, Luhut pun meminta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membantu Jabar dalam menangani
COVID-19 dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode Polymerase
Chain Reaction (PCR).
“Jabar itu penduduknya 50 juta
jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1
persen testing dari populasi penduduk,” ujar Luhut. (hms/red).