Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Komisi V Temukan Beberapa Sekolah Berdiri Bukan Dilahan Milik Aset Provinsi Jabar

Anggota komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina ( foto;istimewah)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Berdasarkan hasil pemantauan dan kunjungan kerja Komisi V DPRD Jawa Barat ke daerah dan Sekolah, ternyata ditemukan beberapa sekolah  SMA/SMK dan SLB yang berdiri diatas tanah bukan milik pemerintah provinsi Jabar tetapi lahan milik aset desa.  Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jabar, agar kedepannya tidak menimbulkan masalah.

Menurut Anggota Komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina, beberapa waktu lalu kita dari komisi V DPRD Jabar telah berkunjung kebeberapa sekolah di Jabar, dari beberapa daerah dan sekolah yang kita kunjungi ternyata ditemukan beberapa sekolah yang berdiri diatas lahan milik aset desa atau aset milik perorangan.

Atas temuan tersbut, Komisi V DPRD jabar mendorong pemprov Jabar baik melalui Dinas Pendidikan maupun Biro Keuangan dan Aset Daerah (Biro KAD) Setda Jabar, untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah di Jabar, khususnya SMA/SMK dan SLB yang berdiri bukan diatas lahan milik aset pemprov Jabar.  Dan juga Komisi V ingin melihat langkung kondisi dan fasilitas pendidikan hingga ke setiap kecamanatan se Jabar.

 “Jadi masih ada beberapa sekolah yang ada di jawa barat yang belum menjadi milik Provinsi Jawa Barat, seperti gedung sekolah di tanah milik aset desa, ada juga sekolah di aset milik perorangan”, ujar Anggota Komisi V DPRD Jabar Sri Rahayu Agustina saat pantauan fasilitas pendidikan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat.

Sri menambahkan selain gedung sekolah berdiri di aset milik desa juga milik perorangan, ada juga sekolah yang belum mempunyai bangunan serta sekolah yang sudah mempunyai tanah tetapi belum ada bangunanya.

“ini menjadi evaluasi kita bersama bagaimana sistem belajar mengajar ini bisa diselesaikan ketika infrastruktur sekolah belum memadai untuk belajar di sekolah”, tutur Sri.

Sri menekankan fasilitas pendidikan akan menjadi nota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat agar menjadi perhatian pemerintah. (*/sein)

Posting Komentar

0 Komentar