Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Dapat Alokasi 97.080 Dosis Vaksin, Jabar Siap Mulai Vaksinasi COVID-19

Gubernur jabar Ridwan Kamil memberikan keterangan pers terkait penerimaan vaksin dan
rencana pelaksanaan vaksinasi covid-19 ( foto : humas)
 
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat alokasi 97.080 dosis yang terbagi dalam dua tahap distribusi. Tahap I (5 Januari 2021) sebanyak 38.400 dosis untuk pelaksanaan vaksinasi pada 14 Januari 2021 atau menunggu izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM. Sementara Tahap II sebanyak 58.680 dosis.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, penyuntikan terdiri dari dua dosis karena vaksin COVID-19 berasal dari virus yang dimatikan. Adapun prioritas target sasaran di Tahap I adalah tenaga kesehatan (nakes) dan SDM lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

"Tahap I karena satu orang dua dosis, maka kurang lebih 44 ribu nakes yang akan dipilih untuk dua kali penyuntikan di minggu ketiga bulan Januari ini," ucap Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- saat konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (5/1/2021).

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar, terdapat total 161.242 sasaran nakes di 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk vaksinasi. Jumlah bisa meningkat dengan penambahan daftar SDM lain di fasyankes. 

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sendiri proaktif membantu dan memberikan dukungan kepada kabupaten/kota terkait rencana vaksinasi COVID-19 ini, termasuk untuk meningkatkan kapasitas vaksinasi. 

Selain itu, Kang Emil menjelaskan, pekan ini pihaknya mendorong simulasi pemberian vaksin di setiap kabupaten/kota agar setiap daerah siap memulai proses pemberian vaksin pada 14 Januari 2021 sesuai rencana pemerintah pusat.

"Kami sedang menyimulasikan, memerintahkan kepada seluruh bupati/wali kota, agar minggu ini simulasi vaksin COVID di wilayah masing-masing. (Kota) Depok sudah oleh saya, (Kota) Bogor sudah oleh Pak Presiden, Kabupaten Bekasi sudah oleh Pak Wapres, sisanya akan dilakukan oleh bupati/wali kota masing-masing," ujar Kang Emil.

Pemda Provinsi Jabar pun terus meningkatkan kesiapan SDM dan logistik. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Jabar, terdapat 1.094 puskesmas sudah terlatih, 27 wakil supervisor kabupaten/kota sudah terlatih, 67 rumah sakit umum di 27 kabupaten/kota sudah terlatih, 18 RS TNI, Polri, BUMN, sudah terlatih, serta tambahan 46 cold chain TCW 3000.

Saat ini, logistik pendukung vaksin COVID-19 mencakup APD set, rompi vaksinator, serta logistik alat kesehatan lainnya sedang dalam tahap distribusi ke 27 kabupaten/kota se-Jabar. Per 31 Desember 2020 pun, seluruh daerah di Jabar telah memiliki Vaccine Refrigerator TCW 3000 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Terkait vaksinasi, Kang Emil pun menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menjelaskan skala prioritas penerima vaksin di Tahap I maupun seterusnya maupun mengenai tujuan menuju herd immunity.

"(Warga) diedukasi, kenapa tidak semua disuntik. Ilmiahnya, yang divaksin akan melindungi yang tidak (divaksin), tapi bagaimana bahasa itu bisa disampaikan kepada ibu-ibu hingga anak-anak," tutur Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil mengusulkan agar jadwal vaksinasi di Indonesia termasuk Jabar bisa dipersingkat. Caranya, dengan mengurangi durasi pemberian vaksin terhadap masing-masing individu penerima vaksin.

"Bisa tidak jika orang tidak perlu menunggu setelah divaksin. Pulang saja, kalau ada reaksi baru kembali lagi (ke tempat vaksinasi). Itu bisa menghemat setengah waktu. Minimal hanya 30 menit per orang. Itu akan menyelesaikan penyuntikan di jam normal tanpa lembur," tutur Kang Emil.

Ia menambahkan, hal itu pun bisa mengantisipasi penumpukan atau kerumunan masyarakat jika kondisi puskesmas sempit. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan penambahan lokasi pemberian vaksin dengan memanfaatkan fasilitas negara.

"Kami sedang mengoordinasikan kepada pemerintah pusat, karena informasi yang didapat vaksinasi ini selesai dalam 15 bulan. Menurut kami terlalu lama hingga mendekati pertengahan 2022. Bisa tidak kita simulasikan di 12 bulan bahkan di 6 bulan, itu bisa dijawab jika jumlah tempat pemberian vaksin di Jabar itu bisa dua kali lipat," ujarnya. (hms/red).