Komisi IV DPRD Jabar Dorong Alokasi Anggaran Jalur Irigasi Depok Kabupaten Bandung

Komisi IV DPRD Jabar bersama Dinas SDA Jabar meninjau jalur Irigasi Depok Kab.Bandung
 (foto:humas).

Kab.BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Rombongan Komisi IV DPRD Jawa Barat bersama Dinas  Sumber Daya Air (SDA) Jabar melakukan peninjauan ke lokasi Daerah Irigasi Depok di Kabuapten Bandung.

Melihat kondisi Daerah Irigasi Depok terutama jalur irigasi, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatif merasa prihatin, dan minta kepada Dinas SDA Jabar untuk segera dilakukan perbaikan. Hal ini guna mengantisipasi bencana banjir.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV Tetep Abdulatif kepada Dinas SDA Jabar disela kunjungan kerja ke Daerah Irigasi Depok, di Kabupaten Bandung, Senin, (15/2/2021).

Ketua Komisi IV Tetep Abdulatip mendorong Dinas SDA Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan prioritas, pihaknya merekomendasikan Irigasi Depok tersebut untuk segera dilakukan perbaikan jalur irigasi.

“Banyak kebocoran dijalur irigasi yang memang sudah lama dan itu katanya dibangun sejak zaman Belanda, jadi kita baru ada perbaikan sedikit 50-100 meteran, kedepan harus ada perbaikan baik perbaikan dari luar maupun perbaikan dari dalam bagusnya sih memang dari jalur yang memang menjadi kewenangan kita yaitu jalur dalamnya, karena kalau jalur luarnya itukan kewenangan BBWS,” ujarnya.

Ketua Komisi IV Tetep Abdulatif menunjuk kondisi jalur irigasi Depok yang mulai retak dan
ada kebocoran (Foto;humas). 

Perbaikan tersebut, lanjut Tetep, sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya aliran air yang cukup besar dan debitnya cukup tinggi, pasalnya dalam kondisi jalur irigasi yang bocor kemungkinan besar beberapa tahun kedepan akan menyebabkan penggerusan terhadap tanah yang menjadi pondasi irigasi.

“Kalo ini tidak diperbaiki bisa jadi kalo sudah terjadi longsor maka biayanya akan menjadi lebih besar, jadi saya memandang sebelum terjadi  kerusakan yang jauh lebih parah kita memperbaiki dari jalur dalam dulu sehingga bisa mengantisipasi jalur bawahnya itu yang menjadi kewenangan pusat itu tidak akan terjadi kerusakan yang cukup parah,” pungkasnya.(hms/sein).