 |
| Ketua komisi IV DPRD Jabar, KH.Tetep Abdul Latif (foto:husein). |
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jabar
Tetep Abdul Latif, kita sudah mengatahui telah terjadi bencana alam berupa
banjir bandang di beberapa kecamatan yang tersebar di Kab Subang, Kab/kota Bekasi,
termasuk juga di Majalengka. Namun, kita
belum dapat mengkaji sejauh mana tingkat kerusakan infrastruktur akibat dari
banjir bandang yang terjadi.
Walaupun Komisi IV DPRD Jabar,
belum sempat melihat langsung ke lokasi banjir bandang, tetapi kita sudah berkoordinasi
dengan mitra kerja Komisi IV, seperti dengan Dinas BMPR, Dinas SDA maupun dinas
Perkim termasuk juga dengan BPBD Jabar.
“Koordinasi sudah kita lakukan
dengan mitra kerja Komisi IV, dan kita minta agar dilakukan identifikasi/
mendata semua kerusakan, untuk dibahas lebih lanjut dan dilakukan perbaikan”,
ujar Ketua Komisi IV Tetep Abdul Latif didampingi Wakil Ketua komisi Ali Hasan,
saat ditemui faktabandungraya.com di ruang kerja komisi IV,Selasa (9/2-2021).
Dikatakan, hasil identifitasi yang
dilakukan oleh mitra kerja Komisi IV terhadap beberapa wilayah yang terendam banjir bandang,
akan kelihatan, yang mana menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/kota.
Kerusakan infrastruktur yang
menjadi kewenangan provinsi, tentunya kita minta untuk segera ditindaklanjuti dan
dilakukan segera perbaikan, ujar Tetep.
Dikatakan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir bandang di beberapa wilayah Jabar saat ini, bukan hanya karena tingginya intensitas curah hujan. Tetapi, ada infikator penyebab lainnya, diantaranya ada kesalahan dalam strategi pembangunan. Karena seharusnya dibeberapa wilayah hanya untuk serapan air tetapi malah dibangun dengan dibeton, sehingga air sulit untuk dapat terserap kedalam tanah.
 |
| Ketua Komisi IV KH.Tetep Abdul Latif dan Wakil Ketua H.Ali Hasan (foto;husein). |
Faktor lain, adalah alih fungsi
lahan, yang seharusnya lahan pertanian kini beralih menjadi kawasan lahan
industri dan perumahan, perkotaan. Bahkan
ada juga faktor, aspek pemeliharaan hulu sungai.
Walaupun sudah dilakukan
reboisasi dengan memakan dana tidak sedikit, baik dari dana pusat, provinsi
maupun kabupaten/kota, namun hingga kini masih relatif belum berhasil bahkan
relatif tidak efektif. Bahkan kita melihat dan mendengar sendiri, penggundulan
di wilayah hulu masih sering terjadi.
Sehingga, setiap kali hujan deras, air langsung mengalir ke sungai dengan membawa
sampah-sampah, baik berupa ranting, batang kayu, dedaunan, maupun sampah rumah
tangga, ujarnya.
Untuk itu, kata Tetep, memang perlu
dilakukan penertipan daru hulu hingga hilir, dimana dihulu tidak boleh ada
penggundulan, disekitar aliran harus ada pemeliharaan dan di hilir tidak boleh
ada penutupan serapan air yang cukup luas.
Jadi untuk wilayah KP2B ( Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang manyoritas ada di wilayah utara Jabar, Indramayu,
Subang, Karang dan Bekasi, kini sudah banyak menajdi pemukiman warga dan bahkan
sudah berdiri beberapa industri. Hal
ini, karena mudahnya pemerintah daerah membuka alih fungsi lahan, tandasnya. (sein/adv).
