DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto

Klik

Rapat Paripurna DPRD Jabar mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI

 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan RI Tahun 2025.

Paripurna  dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa didampingi Iwan Suryawan, M.Q.Iswara, Ono Surono, juga dihadiri langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wagub Jabar Erwan Setiawan, para anggota DPRD Jabar, Forkopimda Jabar, Pimpinan OPD Jabar, tokoh dan sesepuh Jabar, dan Para Pimpinan Partai Politik Jabar serta undangan lainnya.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membanggakan sistem demokrasi Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi khas, demokrasi yang saling membantu, demokrasi gotong-royong.

"Kita hidup dalam demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi nenek moyang kita. Demokrasi yang berakar dari budaya. Budaya bergotong-royong, budaya saling membantu. Demokrasi kita bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, demokrasi yang saling menghujat," kata Presiden dalam pidatonya.

Kebanggaan atas demokrasi yang dianut Indonesia tidak lepas dari masa transisi kepemimpinan yang selalu berjalan dengan baik.

"Masa transisi kepemimpinan yang berjalan mulus, berjalan baik telah kita jalankan selama ini. Ini tidak selalu terjadi di negara-negara sahabat. Setiap kali saya ke luar negeri, mereka selalu mempertanyakan itu," lanjut Presiden.

Meski demikian, sistem demokrasi juga harus diawasi untuk mengahindari kekuasaan yang koruptif. "Meski begitu, demokrasi juga harus diawasi. Tanpa pengawasan maka kekuasaan yang absolut akan menimbulkan korup," sebut Presiden.

Selain membanggakan sistem demokrasi. Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan berbagai program kerja pemerintah, termasuk program yang telah berjalan dan program yang akan dijalankan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jabar, Dr.Buky Wibawa  mengatakan, pada HUT ke 80 Republik Indonesia ini, kita harus bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dalam kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Pimpinan - Anggota DPRD Jabar, Gubernur dan Wagub Jabar, Forkopimda mendengarkan Pidato Presiden RI


 

Tema  peringatan HUT RI yang ke-80 “ Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, bagi  DPRD Jawa Barat berharap semoga Indonesia selalu menjadi tempat yang damai penuh dengan persatuan dan kemajuan.

“Kita juga berterima kasih kepada jasa-jasa para pahlawan bangsa yang berjuang memerdekaan negara RI. Untuk itu, Marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga segala bentuk pengorbanan para pahlawan memperoleh balasan yang setimpal, dan kita selaku generasi penerus senantiasa dapat terus mensyukuri dan menjaga anugerah kemerdekaan ini,” katanya.

Pada tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menambahkan, DPRD Jawa Barat menyambut positif pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam agenda sidang tahunan MPR RI pada Jumat 15 Agustus 2025.

“Makna kemerdekaan bagi kami adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat dapat hidup berkecukupan, memiliki sandang, pangan, dan pendidikan yang layak,” tutur MQ Iswara.

MQ Iswara mengatakan,  program yang menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto sudah dilaksanakan di Jawa Barat sejak awal tahun 2025. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2025 menjadi perhatian khusus terhadap nilai efesiensi dan realokasi belanja daerah. Dana realokasi yang mencapai angka Rp.5,1 triliun digunakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

“Alhamdulillah, sebagian besar arahan Presiden RI Prabowo Subianto sudah kita laksanakan bahkan sejak APBD murni 2025, khusunya pada program prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan daya beli masyarakat.” kata MQ. Iswara.

Dikatakan, Pemdaprov  Jabar telah melakukan 8 kali pergeseran anggaran. Perubahan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru, peningkatan layanan puskesmas, penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit, serta pembangunan RSUD baru di wilayah Utara Jabar.

Proyek ini telah masuk dalam perubahan anggaran yang akan disahkan pada rapat paripurna belum lama ini. Anggaran belanja modal yang sebelumnnya Rp1,7 triliun menjadi Rp4,1 triliun. Hal tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

“Artinya, neraca kekayaan Pemerintah Privinsi akan naik luar biasa. Detailnya akan kami sampaikan resmi setelah paripurna (disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat),” tambahnya.

Pada sektor ketenaga kerjaan, Pemdaprov Jabar menaruh perhatian besar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jabar, dengan peningkatan anggaran yang signifikan. DPRD Jawa Barat optimis Disnaker Provinsi Jabar dapat berperan lebih optimal dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualiatas tenaga kerja lokal. (Sein).