Penyusunan APBD, Komisi IV Dorong Berdasarkan Skala Prioritas Program Bukan Sistem plot

H. Memo Hermawan ( anggota Komisi IV DPRD Jabar)

TASIKMALAYA, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Memo Hermawan mengatakan, pada saat penyusunan anggaran (APBD) mendatang, Komisi IV akan mendorong penetapan besaran suatu Dinas/ Badan/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak lagi disusun menggunakan sistem plot pagu anggaran, tetapi harus berdasarkan skala prioritas program.

Selama ini, dalam setiap penyusunan anggaran menggunakan sistem plot pagu anggaran, sehingga  Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi janji politik Gubernur di bidang ESDM, terutama terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.

Menurut Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini, ketidak maksimalan Dinas ESDM beserta enam Cabang Dinas ESDM, dalam memenuhi program sambungan gratis bagi keluarga tidak mampu, lebih disebabkan minimnya anggaran yang diplot oleh TAPD Jabar untuk sektor ESDM.

Misalkan, kata Memo, untuk Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana tersebut, harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga, masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama. Jadi pola plot pagu anggaran ini harus dirubah, berdasarkan program prioritas, ujarnya.

Ia menambahkan, sebenarnya pihak Dinas ESDM sudah menyusun anggaran berdasarkan program yang diusulkan, dan telah dibahas bersama Komisi IV. Namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong. Dan diplot besaran pagunya.

Dampak dari adanya pemotongan anggaran untuk Dinas ESDM, tentunya cukup memprihatinkan. Hal ini dialami oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang  hanya diplot sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/kegiatan rutin. Tidak lebih dari Rp 600 juta untuk operasional dua bulan,” katanya.

Anggaran yang cukup minim ini, tentunya bertolak belakang dengan program listrik masuk desa yang dicanangkan Pemprov Jabar. Jadi cukup wajar, hingga kini masih ada 205 juga KK di jabar dalam katagori keluarga tidak/ kurang mampu belum mendapatkan menikmati aliran listrik.

Untuk itu, pada saat penyusunan anggaran tahun 2022 mendatang, Komisi IV DPRD Jabar mendukung sepenuhnya untuk penganggaran Cabang Dinas ESDM beserta enam Cabang Dinas tidak lagi menggunakan pola plot pagu anggaran tetapi ditentukan berdasarkan program prioritas, kata wakil rakyat dari Kabupaten Garut ini.

Anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas tentunya tetap mendapat anggaran dan tetap dijalankan, Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJMD,” tandasnya (adikarya/husein).