Komisi IV DPRD Jabar Dorong Program Irigasi Tuntas

H.Memo Hermawan (anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi PDIP (foto;istimewa)

BANDUNG,  Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi IV DPRD Jabar Drs.H.Memo Hermawan, mengatakan, DPRD Jabar mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat memalui Dinas Sumber Daya Air ( Dinas SDA) untuk program irigasi tuntas atau perbaikan irigasi, pada tahun anggaran 2021.

Untuk mendukung program irigasi tuntas atau perbaikan irigasi, pada tahun anggaran 2021 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 M. Dengan anggaran sebesar Rp.15 M tersebut, tentunya persoalan irigasi tidak dapat diselesaikan semua.

Hal ini mengingat, sejak Feberuari hingga kinin (pertengahan Maret)  hujan masih terus turun dibeberapa wilayah provinsi Jabar. Bahkan pada akhir Februari lalu, sempat terjadi banjir bandang dibeberapa wilayah di Jabar seperti banjir bandang, Subang, Karawang dan Bekasi serta terjadi longsor di Sumedang, di Garut dan di Sukabumi.  Bencana alam ini tentunya telah merusak jaringan irigasi.

Demikian dikatakan, Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.

Memo Hermawan juga mengatakan, beberapa waktu lalu, Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPTD DPSDA WS).

Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan berkoordinasi dengan pihak UPTD DPSDA WS Dinas SDA Jabar, diungkapkan bahwa beberapa jaringan  irigasi diwilayah  UPTD DPSDA WS dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang hingga berat.

“Nah, kerusakan jaringan irigasi ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlama-lama, harus segara ditangani. Karena akan berdampak terhadap kepentingan para petani dalam  mengelola lahan pertanian. Dan juga kalau persawahan terjadi kekuarangan air saat musim tanam tentunya akan berdampak terhadap hasil produksi pertanian”.

Lebih lanjut, Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini mengatakan, selain membahas masalah jaringan irigasi, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang status gedung UPTD DPSDA, yang ternyata masih ada yang mengontrak. Bukan milik aset pemprov Jabar.  Sehingga akan berdampak terhadap kinerja kalangan pegawai di lingkungan UPTD DPSDA.

Ditambahkan Memo, keinginan pagu anggaran untuk PSDA dalam hal ini agar TAPD lebih memprioritaskan untuk pembangunan pengelolaan drainase. Namun, agar lebih komprehensif masing-masing KCD/UPTD harus terus berkoordinasi dengan Bappeda dan TAPD agar ada pembahasan lebih lanjut. Hal ini penting, agar anggarannya lebih efisien untuk pengelolaan drainase dan perbaikan irigasi,” tandasnya. (adikarya/husein).