BANDUNG, Faktabandugraya.com,---Anggota
Komisi I DPRD Jawa Barat, H.Mirza Agam
Gumay, SM.Hk mengatakan, hingga saaytnya pembangunan di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Masih merata, bahkan ada
ketimpangan antara wilayah Selatan dengan Barat, Tengah dan Utara.
H.Mirza Agam Gumay, SM.Hk, anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra
(foto:istimewa)
Ketimpangan pembangunan ini
terjadi dikarenakan jumalh penduduk Jawa barat cukup besar dan juga jumalh
wilayah kabupaten/kota jumlahnya masih kurang untuk itu, perlu dilakukan
pemekaran wilayah atau berdirinya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Provinsi Jabar dengan luas area
jauh dibandingkan dengan Jateng dan Jatim.
Tetapi hingga kini Provinsi Jabar hanya memiliki 18 Kabupaten dan 9
kota, sedangkan Provinsi Jateng sudah ada 29 Kabupaten dan 6 kota. Dan Provinsi Jatim sudah ada 29
Kabupaten dan 9 kota.
Banyaknya jumlah kabupaten –kota tentunya
sangat berpengaruh terhadap masuknya dana perimbangan dari pusat. Untuk itu,
DPRD Jabar melalui Komisi I yang membidangi pemerintahan dan pemekaran wilayah
sangat mendorong, dilakukan pemekaran beberapa wilayah.
Demikian dikatakan Agam---sapaan
--- Mirza Agam Gumay saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa
(20/4-2021).
Dikatakan, terkait rencana
pemekaran wilayah, sebenarnya sudah ada beberapa wilayah yang sudah dikaji dan bahkan sudah dibuatkan
rancangan undang-undangan otonomi tetapi belum diparipurnakan atau belum
disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah pusat.
Hal ini karena moratorium pemekaran wilayah belum dicabut oleh
pemerintah.
Adapun calon DOB yang tinggal
menunggu pengesahan UU-nya terdiri dari DOB
Garut Selatan, Cianjur Selatan dan Bogor
Barat. Bahkan baru-baru ini sudah
disahkan dua Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yaitu Bogor Timur dan
Indramayu Barat, ujar Agam.
Lebih lanjut politisi Partai
Gerindra ini mengatakan, bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, dimana
jumlah di Jawa Timur perbedaannya dengan Jabar hampir 10 juta. Dan Jawa Tengah perbedaannya dengan Jabar 12
juta. Namun, walaupun jumlah perbandingan jumlah penduduk, Jabar lebih banyak
dari Jateng dan Jatim, akan tetapi bantuan dari pusat, tertinggal 10 sampai 12
triliun.
Untuk itu, Kita terus berusaha.
Saya termasuk orang paling semangat didalam mendorong pemekaran wilayah di
jabar untuk menjadi DOB, terutama untuk segera berdirinya DOB Cianjur Selatan.
Adapun terkait DOB Cianjur
Selatan, anggota dewan dari daerah pemilihan Jabar 4 Kabupaten Cianjur ini
mengatakan, pihaknya bersama anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar 4 (Kabupaten
Cianjur) dan didorong juga oleh anggota DPR RI dari Dapil Cianjur, untuk terus
mempersiapkan proses administrasi atau melengkapi administrasi untuk
keseriuasan Kabupaten Cianjur selaku
kabupaten induk dalam mempersiapkan berdirinya kabupaten Cianjur Selatan yang
mandiri/ otonom.
Agam juga menambahkan, beberapa
tahun belakangan ini masyarakat Cianjur Utara juga sudah mulai mempersiapkan
diri dan administrasi persyaratan untuk wacana Calon Daerah Persiapan Otonomi
Baru (CDPOB) Cianjur Utara (Kota Cipanas).
CDPOB Cinajur Utara ini walaupun
baru sebatas wacana namun sudah mulai dikaji dari tingkat Desa, Kecamatan dan
bahkan di tingkat Kabupaten Cianjur.
“Kami di DPRD Jabar khususnya di
Komisi I pada prinsipnya siap membahas
dan mendorong pemekaran suatu wilayah menjadi DOB yang mandiri dan otonom.
Untuk itu, kita (DPRD Jabar-red) bersama Pemprov Jabar sangat mendorong agar
pemerintah pusat dalam hal ini Presiden untuk segera mencabut moratorium.
Selama belum dicabutnya
moratorium dan tidak ada pemekaran
wilayah, maka Provinsi Jabar akan ketinggalan, tandasnya. (adikarya/husein).
