Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Musrenbang 2022, DPRD Jawa Barat Soroti Berbagai Permasalahan Di Jabar

Drs.H. Memo Hermawan , Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar (foto:istimewa) 

BANDUNG, Faktabandungraya, --- DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 Jabar  menyoroti dan mengingatkan Pemerintah Perintah Provinsi Jawa Barat tentang berbagai permasalahan yang  ada di Jabar, akibat pandemi Covid-19.

DPRD Jabar minta agar pemprov Jabar dapat memaksimalkan kesehatan masyarakat dan jaringan pengaman sosial serta memastikan kesiapan stok pangan daerah tetap aman.

Selain itu, DPRD Jabar juga menyoroti  masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Ketua Fraksi DPI Perjuangan DPRD Jabar, Drs.H. Memo Hermawan,  permasalahan itu tersebut diatas, sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat saat memberikan sambutan pada Musrenbang Jawa Barat Tahun 2022 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).

Saya selaku anggota Dewan Jabar, tentunya sangat setuju apa-apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Jabar tersebut, mengingat permasalahan tersebut kemungkinan masih  akan dialami oleh pemerintah dan masyarakat Jabar di tahun 2022 mendatang. Untuk itu, perlu diantisapasi beragam kemungkinan dapat terjadi, ujar Kang Memo --- sapaan—Memo  Hermawa saat dihubungi melalui telepon selulernya, terkait kegiatan Musrenbang Jabar 2022.

Dikatakan Kang Memo, kegiatan Musrenbang, sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang diselaqraskan dengan karekater daerah masing-masing ( Kabupaten/koat di Jabar).

DPRD Jabar mengapresiasi kepada Pemprov Jabar terutama Bappeda bersama-sama stake holder pembangunan lainnya secara serius telah melaksanakan proses perencanaan yang sejak awal telah mengedepankan musyawarah dan mufakat, ujar politisi seniopr PDIP Jabar ini.

Tadi juga pak Ketua Dewan menyampaikan, bahwa terdapat 7 prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang juga menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ke-m 7 Prioritas tersebut kita harapkan sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, umkm, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Jadi DPRD Jabar sangat mendukung sinergitas rencana pembangunan antara level pemerintahan dan  perangkat daerahnya serta pentingnya pendekatan kewilayahan, yang tidak lain untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022, kata Kang Memo, wakil Bupati Garut periode 2004-2009 ini.

“Kami berharap daerah di Jawa Barat perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemi yang tentunya membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan, harapnya.

Pada prinsipnya, DPRD jabar akan mendukung dan mendorong Pemprov Jabar dalam mengambil kebijakan dengan didasarkan pada proses yang mengedepankan dialog serta sinergitas diantara pelaku pembangunan, tandasnya. (adikarya/husein).

 

Posting Komentar

0 Komentar