Drs.H. Memo Hermawan , Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar (foto:istimewa)
BANDUNG, Faktabandungraya, --- DPRD
Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 Jabar menyoroti dan mengingatkan Pemerintah Perintah
Provinsi Jawa Barat tentang berbagai permasalahan yang ada di Jabar, akibat pandemi Covid-19.
DPRD Jabar minta agar pemprov
Jabar dapat memaksimalkan kesehatan masyarakat dan jaringan pengaman sosial
serta memastikan kesiapan stok pangan daerah tetap aman.
Selain itu, DPRD Jabar juga
menyoroti masalah pokok pembangunan Jawa
Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya
tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya
kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur,
pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran
lingkungan, dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan
publik kepada masyarakat.
Menurut Ketua Fraksi DPI Perjuangan
DPRD Jabar, Drs.H. Memo Hermawan,
permasalahan itu tersebut diatas, sudah disampaikan oleh Ketua DPRD
Jabar Taufik Hidayat saat memberikan sambutan pada Musrenbang Jawa Barat Tahun
2022 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
Saya selaku anggota Dewan Jabar,
tentunya sangat setuju apa-apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Jabar tersebut,
mengingat permasalahan tersebut kemungkinan masih akan dialami oleh pemerintah dan masyarakat Jabar
di tahun 2022 mendatang. Untuk itu, perlu diantisapasi beragam kemungkinan
dapat terjadi, ujar Kang Memo --- sapaan—Memo Hermawa saat dihubungi melalui telepon
selulernya, terkait kegiatan Musrenbang Jabar 2022.
Dikatakan Kang Memo, kegiatan
Musrenbang, sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang diselaqraskan
dengan karekater daerah masing-masing ( Kabupaten/koat di Jabar).
DPRD Jabar mengapresiasi kepada Pemprov
Jabar terutama Bappeda bersama-sama stake holder pembangunan lainnya secara
serius telah melaksanakan proses perencanaan yang sejak awal telah
mengedepankan musyawarah dan mufakat, ujar politisi seniopr PDIP Jabar ini.
Tadi juga pak Ketua Dewan
menyampaikan, bahwa terdapat 7 prioritas nasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2022 yang juga menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ke-m 7 Prioritas tersebut kita
harapkan sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan
pangan, umkm, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon,
reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan
dan keterampilan.
Jadi DPRD Jabar sangat mendukung
sinergitas rencana pembangunan antara level pemerintahan dan perangkat
daerahnya serta pentingnya pendekatan kewilayahan, yang tidak lain untuk mencapai
target pemulihan ekonomi pada 2022, kata Kang Memo, wakil Bupati Garut periode
2004-2009 ini.
“Kami berharap daerah di Jawa
Barat perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau
dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi untuk
meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemi
yang tentunya membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan, harapnya.
Pada prinsipnya, DPRD jabar akan
mendukung dan mendorong Pemprov Jabar dalam mengambil kebijakan dengan didasarkan
pada proses yang mengedepankan dialog serta sinergitas diantara pelaku
pembangunan, tandasnya. (adikarya/husein).
