Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Bahas RAPBD 2022, Komisi I Minta ODP Susun Anggaran Berpihak Pada Pelayanan Publik

Komisi I DPRD Jabar rapat kerja dengan OPD bahas RAPBD T.A 2022 ( foto;humas).

Kab. BANDUNG – Bahas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins Jawa Barat meminta agar Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam menyusun anggaran berpihak pada kepentingan publik yang disesuaikan dengan struktur anggaran dan proporsional.

Anggota Komisi I DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay,  mengatakan dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam rapat paripurna DPRD Jabar beberapa hari lalu, rencana target pendapatan daerah dalam RAPBD 2022 sebesar Rp.31,12 trilian, mengalami penurunan sebesar Rp.10,35 truliun atau 24,95% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.41,47 triliun.

Dengan adanya penurunan pendapatan daerah, maka anggaran belanja juga mengalami penurunan  yaitu menjadi Rp.31,09 triliun atau berkurang sebesar Rp.13,53 triliun atau turun 30,31% dibandingkan dengan belanja tahun 2021 sebesar Rp.44,62 trilun.

Namun, walaupun dalam RAPBD T.A 2022 pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan bukan berarti, OPD mitra kerja dalam menyusun anggaran tidak berpihak kepada kepentingan publik. Kita minta masing-masing OPD harus sesuai dengan struktur anggaran dan proprsional.

Demikian dikatakan Agam—sapaan—Mirza Agam Gumay saat diminta tanggapannya terkait pembahasan penyusunan RAPBD 2022 dengan OPD mitra kerja Komisi I DPRD Jabar, Kamis (18/11/2021).

"Kami mengkritisi perencanaan penganggaran sekaligus ingin memastikan dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai," kata Agam

Dikatakan, Kita (Komisi I-red),  minta jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran. Seperti anggaran pokok (fixcost) harus pastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena memang anggaran di Jawa Barat secara keseluruhan saat ini kondisinya cukup prihatin. Sehingga pengelolaan di masing-masing OPD ini harus bijak.

"Misalnya, gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Pemerintah pun penyerapan anggarannya tidak tercapai," tandasnya. (adikarya/sein).