Syamsul : Seharusnya Pemerintah Buat Standard Harga Gabah, Bukan Subsidi Pupuk

Anggkota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP saat reses di Kac. Kapetakan Kab Cirebon ( foto:istimewa). 

CIREBON, Faktabandungraya.com,-- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H.Syamsul Bachri,SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah membuat standard harga Gabah/ Padi, bukan memberikan subsidi pupuk.

Setiap musim panen harga gabah padi mengalami penurunan, bahkan gabah yang dibeli oleh Bulog harganya jauh dibawa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Disatu sisi, pada saat memasuki musim tanam, para petani selalu mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi. Bahkan, cukup sering pupuk subsidi hilang dipasaran.

“ Jujur saya tidak setuju kalau pemerintah memberikan pupuk subsidi, yang seharusnya disubsidi itu harga Gabah hasil petanian, bukan pupuk”, kata Stamsul bachri saat menggelar kegiatan Reses I Tahun siding 2021-2022 di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Untuk itu, Syamsul meminta agar program pupuk subsidi harus ditinjau lebih lanjut karena tidak memberikan mamfaat kepada masyarakat petani  secara utuh. Diganti aja subsidi untuk harga gabah.

Ia mencontohkan, harga standard gabah dibeli sekian per kilogram, dengan ketentuan standard kotoran 0,3 persen; kadar air 0,14 persen, dan aman disimpan di gudang selama lebih kurang 1 tahun.

Dengan standard harga yang dibuat tersebut, maka para petani sudah dapat membayangkan dan memperhitungkan berapa keuntungan yang akan didapatkan dari hasil jual gabahnya, ujar legislator Jabar dari daerah pemilihan Jabar XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu)ini.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul mengungkapkan bahwa, di Kabuapten Indramayu, lahan persawahan ada sekitar 120 ribu hektar, yang ditanam sekitar 100ribu hektar.

Pada tahun 2009 lalu, pupuk subsidi dari pusat sebanyak 83 ton untuk lahan 100ribu hektar, jadi per  10ribu hektar dapat sebanyak 8 ribu ton pupuk subsidi. Namun ditahun ini (2021) pupuk subsidi yang diberikan  pemerintah pusat cuman 40 ribu ton. Berarti kurang setengahnya dari tahun 2009 lalu. Melihat kondisi ini tentunya petani pasti kekurangan pupuk.

Untuk di Kabuapten Cirebon, ditahun 2021 ini, tanah sawahnya hamper 60-70ribu hektar, pemerintah pusat memberikan pupuk subsidi sebanyak 21 ribu ton.   Jadi per 10 ribu hektar  kurang lebih mendapatkan pupuk subsidi sekitar 3 ribu ton.

Kalau 20 ribu hektar dibagi 40 kecamatan se Kab Cirebon , berarti 1 kecamatan hanya mendapatkan sebanyak 500 ton pupuk.  Hal ini tentunya, para petani di Kab Indramayu sama dengan di Kabupaten Cirebon, setiap musim tanam pasti mengalami kekurangan pupuk., jelasnya.

Syamsul yang pernah menjadi Ketua DPC PDIP Kab Indramayu ini meminta agar tata kelola pupuk harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kesannya meningkatkan hasil pertanian dengan cara intensifikasi, peningkatan  mutu dengan pakai berbagai jenis obat-obatan, supaya hasil pertanian meningkat.  Hal ini  yang saya tidak sependapat,ujarnya.

Syamsul Bachri didampingi Ketua  PAC PDIP Kec Kapetakan Bonani memberikan beras 5 kg
kepada peserta reses (foto:istimewa). 

Sekarang, saya tanya kepada bapak-bapak petani, setiap musim panen, 1 Hektar sawah dapat tidak hasil gabahnya 8 ton ?... Para petani menjawab serentak : Tidakkk .

Jadi dalam 1 hektar sawah, dapat menghasilkan gabah 6 ton saja  sudah hebat”, ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsul mengatakan, setiap musim panen, para tengkulak gabah berdatangan dari Jateng (Brebes dan Tegal) menemui para petani dan merayu untuk membeli gabah petani.  Dan akhirnya para petani menjual gabahnya kepada mereka.

Petani menjaul gabahnya  karena harus membayar tanah garapan untuk musim tanam berikutnya. Kalau tanah garapan tidak dibayar, maka para pemilik lahan persawahan  akan menyewakan kepada orang lain.  Hal ini, tentu membuat para petanidi Indramayu dan Cirebon sulit untuk dapat meningkatkan kesejahteraa hidupnya.

Kalau para petani tidak menjual gabahnya ke orang-orang dari Jateng, seharus proses pengeringan dan  penggelingan dilakukan disini. Nah, disinilah seharusnya  tokoh-tokoh Indramayu dan Cirebon berpikir untuk mensejahterakan para petani. Bukan hanya berpikir politik melulu.

Berpolitik itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, ya untuk mensejahterakan bapak-bapak petani. Hal ini menjadi PR besar yang sampai kapanpun akan saya perjuangkan, tandasnya. (adikarya/husein).