 |
| DPRD Kota Bandung melalui Pansus I Desak Diskar PB susun Data Potensi Bencana (foto:humpro). |
BANDUNG, Faktabandungrya.com,-- DPRD
Kota Bandung melalui Pansus I menggelar rapat kerja realisasi kinerja tahun anggaran
2021 bersama Satpol PP Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kota Bandung (Diskar PB), Paguyuban Camat Kota Bandung dan Bapelitbang Kota
Bandung, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu (20/4/2022).
Pada kesempatan ini, Ketua Pansus 1
Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H., mengimbau kepada perangkat daerah terkait agar
memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap manfaat dari program-program
yang dicapai.
"Pada rapat ini, kita tidak
hanya ingin mendengar rincian realisasi yang sudah dicapai oleh masing-masing
perangkat daerah, akan tetapi kita juga butuh hasil atau output dari realisasi
program yang sudah dijalankan. Apakah telah memberi dampak yang baik atau
tidak, sehingga setiap tahunnya kita bisa membenahi dengan baik sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di lapangan," Kata Ferry
Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana
meminta agar Diskar PB menyusun data potensi bencana sebagai upaya dini siaga
bencana di Kota Bandung.
"Saya minta sesegera mungkin
Diskar PB harus menyusun data potensi bencana. Kota Bandung adalah Kota yang
rawan akan bencana alam, namun sangat disayangkan kita masih belum punya data
potensi bencana yang valid. Itu adalah langkah awal untuk mewaspadai bencana
besar yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi," kata Riana.
Anggota Pansus lainnya, Drs. Heri
Hermawan menyampaikan bahwa Program PIPPK harus bisa mengukur presentasi
pembangunan dan kesejahteraan di Kota Bandung.
"Saya ingin memastikan
bagaimana dampak dari program PIPPK. Kita harus mengukur presentasi pembangunan
dan kesejahteraan di Kota Bandung melalui program PIPPK ini. Terlebih lagi Kota
Bandung mempunyai presentase luasan kawasan kumuh yang cukup tinggi, dan saya
rasa ini menjadi upaya agar status tersebut paling tidak menurun," kata
Heri.
Anggota Pansus 1 lainnya, Hj. Nenden
Sukaesih, S.E., juga meminta agar perangkat daerah seperti Diskar PB dan Satpol
PP yang membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja
agar bisa ditambahkan lebih banyak lagi.
Nenden juga menambahkan agar segala
upaya yang akan memaksimalkan kinerja perangkat daerah kepada masyarakat harus
disiapkan lebih matang lagi agar hasil dari program yang dijalankan bisa dirasakan
oleh masyarakat.(Tofan/red).
