Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Manggala Garuda Putih Desak Gubernur Ridwan Kamil Bubarkan Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat

Senin, 06 Februari 2023 | 19:23 WIB Last Updated 2023-02-06T14:30:46Z
Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat, Agus Satria, 



 
BANDUNG,  - Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat, Agus Satria, mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk tahun 2019 lalu.

Menurut Agus Satria, hal mendasar desakan pembubaran TAP yang anggotanya hanya tim sukses Ridwan Kamil saat Pilkada Jabar tersebut, lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang.

"TAP ini harus dibubarkan lantaran tak sesuai Undang-Undang dan anggotanya hanya tim sukses Ridwan Kamil saat Pilgub Jabar lalu,” ungkap Agus Satria, di sekretariat DPC MGP Kota Bandung, Jalan Karang Tengah Bandung, Senin (06/02/2023).

Agus yang juga Aktivis Anti korupsi ini mengindikasikan TAP telah menjadi sarang ‘KKN’, mulai dari jual beli jabatan, turut berperan dalam BUMD-BUMD, bahkan terlibat dalam proyek-proyek monumental di Jawa Barat.

“Saya menduga ada indikasi TAP menjadi sarang KKN, karena peran TAP begitu luar biasa mulai dari jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, turut berperan dalam BUMD-BUMD seperti bank bjb, PT. Jaswita Jabar dan PT. Agro Jabar, bahkan terlibat dalam proyek-proyek monumental di Jawa Barat seperti petani milenial dan Masjid Al Jabbar,” terang Agus.

Untuk itu Agus berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat bahkan KPK dapat turun memeriksa.

"Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan-laporan kami yang sudah dilayangkan,” tandasnya.

Gedung Bank bjb 




Sebelumnya, Kamis (02/02/2023) Agus Satria bersama kelompok massa yang tergabung dalam Manggala Garuda Putih Jawa Barat, menggelar aksi mendesak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membubarkan TAP, di Sekretariat TAP Jalan Ir. H. Djuanda Bandung.


Dalam aksi itu, Manggala Garuda Putih Jawa Barat juga melayangkan sejumlah tuntutan. Di antaranya usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Jabar. Mereka juga meminta jabatan-jabatan struktural yang kosong segera diisi dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan.

"Jangan karena nepotisme dan kolusi,” tegas mereka. *

×
Berita Terbaru Update