 |
| Anggota Komisi V DPRD Jabar AsepmWahyuwijaya (foto:ist) |
Menurut Gubernur Jabar, hal itu bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.
“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ujar kang Emil.
Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur Jabar Kang Emil dalam acara tersebut, anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya meninta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebelum menyetujui peralihan kembali pengelolaan SMA sedrajat dari Pemerintah Provinsi kepada Pereintah Kota dan Kabupaten, hendaknya melakukan kajian secara matang.
“Kesimpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun,” ungkap pria yang akrab disapa AW itu di Bogor, Selasa (4/4/2023).
Menurut Asep Wahyu, memang dalam mengelola SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih untuk menanganinya.
“Saya sangat bisa memahami, tangan Kang Emil mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawurannya. Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk,” ujarnya.
Lebih lanjut AW –sapaan—Asep Wahyuwijaya mengatakan, dalam beberapa kesempatan Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.
Selain itu, Kang Emil juga meluncurkan sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Program SPP Gritis melalui BOPD sampai saat ini malah menjadi blunder. Karena pihak sekolah terutama bagi Kepseknya malah menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa. Sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai,” terang politisi Partai Demokrat Jabar ini.
Untuk itu, AW minta agar Gubernur Jabar Kang Emil untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah (Kota/kabupaten) ke Pemprov Jabar, tandasnya. (dbs/sein).
.jpeg)
