Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Hasbullah : Industri di Jabar Belum Terpadu, Sisa Industri Seringkali Mencemarin Lingkungan

Jumat, 12 Mei 2023 | 12:07 WIB Last Updated 2023-05-20T05:12:24Z
Klik
H.M. Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum anggota Pansus I dari Fraksi PAN (foto:ist)



BANDUNG , Faktabandungraya.com,--- Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat H.M. Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum, industry di provinsi Jabar tersebar dibeberapa daerah. Namun, sayangnya keberadaan industry tersebut belum terpadu, sehingga sisa industry  berdampak terhadap penceraman lingkungan.

“Industri di Provinsi Jabar belum terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini, ditemukan Pansus I (LKPJ Gubernur Jabar 2022) saat melakukan serangkain kunjungan kerja, termasuk ke kawasan industry di Karawang, Bekasi dan Bogor ” ujar Hasbullah.

Kedepan kita ingin, agar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menentukan suatu kawasan menjadi kawasan industry harus terpadu, sehingga sisa produksi tidak lagi menimbulkan dampak penceraman lingkungan.

Selain itu, keberadaan kawasan industry tentu berdampak juga terhadap unbanisasi di Jabar, dampak social seperti munculnya pemukiman kumuh, kemacetan. 

Hal-hal dampak negative tersebut harus dipertimbangan sebelum memberikan perijian lokasi untuk dijadikan kawasan industry, ujar Politisi PAN Jabar, saat temui di Gedung DPRD Jabar, Jum’at (12/5/2023).

Dikatakan, guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Jabar, DPRD Jabar sangat mendukung dan mendorong, percepatan pembangunan disegala bidang untuk kesejahteraan masyarakat Jabar. Namun, kita tidak ingin lingkungan menjadi rusak dan tercemar dari dampak pembangunan.

Untuk itu, beberapa waktu lalu, Pansus I yang sedang mendalami LKPJ Gubernur Jabr T.A.2022, melakukan serangkaian kegiatan, mulai rapat dengan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) hingga peninjauan lapangan, termasuk juga berkonsultasi dengan Pemerintah pusat.

Serangkain kegiatan tersebut, semata-mata untuk mengatahui sejauh mana implentasi penggunaan Anggaran APBD Jabar yang dilakukan oleh Gubernur bersama jajarannya.  Apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang digariskan dalam RPJMD.  Dan apakah target tersebut sudah tercapai atau belum.

Bahkan kemarin, kita juga berkonsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.

Dalam rapat konsultasi tersebut, banyak hal yang dibicarakan,  terutama terkait implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar hingga  regulasi yang dinilai dapat menghambat pembangunan di Jabar.

Salah satu yang dibahas, terkait Industri di Provinsi Jabar belum terpadu, seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan,” ujar Hasbullah yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.

Kemudian dibahas pula soal dampak negatif urbanisasi di Jabar, satu diantaranya dampak sosial. Seperti munculnya permukiman kumuh di beberapa titik, dan persoalan sosial lainnya.

“Masalah di Jawa Barat sangat komplek, bayangkan saja penduduknya hampir 50 juta. Urbanisasi masyarakat khususnya ke wilayah industri di Jabar tentu berdampak positif sekaligus negatif. Ini yang kita bahas kemarin bersama Bappenas ,” tandasnya. (AdiP/sein).

 

 

 

×
Berita Terbaru Update