 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar Ir.H. Herry Dermawan dari Fraksi PAN (foto:ist) |
Namun, sudah beberapa tahun
belakangan ini, Provinsi Jabar sudah mengalami krisis tenaga PPL karena sudah
cukup banyak tenaga PPL dari kalangan ASN
yang pensiun. Sementara tenaga PPL Non ASN (Tenaga Harian Lepas/THL-red) juga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah
provinsi Jabar, terutama dari bidang kesejahteraannya.
“Permasalahan krisis tanaga PPL ini
tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak terhadap produksi
pertanian yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan”,
ujar Herry Dermawan saat dimintai tanggapannya terkait krisis tenaga PPL di
Jabar, melalui telepn selulernya, Rabu (24/5/2023).
Keberadaan Petugas PPL sebagai ujung
tombak pertanian dan mitra pembina bagi para petani, sekaligus sebagai agen
perubahan dibidang pertanian dalam
meningkatkan hasil pertanian dan juga membina dan melatih agar hasil pertanian
dapat dioleh menjadi berbagai produk olahan makanan dan minuman.
Dikatakan, sebagai provinsi penyumbang ketahanan pangan nasional, idealnya 1petugas
PPL memegang hanya 1 desa binaan, hal ini agar lebih optimalnya, Namun,
realitanya 1 PPL memegang 3 sampai 4 desa binaan, kata Politisi senior PAN
Jabar ini.
Herry Dermawan yang juga Ketua Badan
Kehormatan (BK) DPRD Jabar ini mengatakan, krisisnya tenaga PPL ini sangat berdampak terhadap hasil produksi pertanian. Sementara,
lahan pertanian di provinsi Jabar masih
cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar, Namun berhubung jumlah personil PPL semakin
berkurang, akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3
sampai 4 desa binaan.
Saat ditanya, kenapa hingga kini
belum ada penambahan PPL dari ASN ?…
kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas
terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi
permasalahan, sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL. Mungkin karena persyaratan atau karena lain
yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.
Para tenaga PPL itu, memiliki
keilmuan bidang pertanian dan penyuluhan
untuk membina dan melatih para petani
agar produksi hasil pertanian meningkat.
Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah
hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga
tarap hidup petani dapat meningkat.
Lebih lanjut Herry mengatakan, bahwa
di Provinsi Jawa Barat ini ada 3
kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL), pertama PPL yang PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas)
juga terbagi dua, ada yang di gaji
Pemerintah Provinsi dan yang digaji oleh
pemerintah pusat
Hanya dari ketiga kelompok PPL itu Herry menyebut, ada yang
yang membuatnya prihatin, yakni
penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa
Barat, penghasilan mereka itu sangat
minim.
“Dibawah UMR, bahkan kurang dari
separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp.
3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.
Untuk itu Herry mengingatkan. “Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi
Jabar sebagai leading sector harus bisa
memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan honor kepada
PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa barat, tandasnya. (AdiP/sein).
