Jelang Penghapusan Non ASN , 32.000 Honorer Jabar Resah, Herry Dermawan : DPRD Jabar Segera Panggil Satgas Non ASN

Klik

Anggota Komisi II Ir. H.Herry Dermawan mendampingi Wk Ketua DPRD Jabar Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari saat menerima audensi tenaga honorer FK THL TBPPD dan FK THL POPT

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Perwakilan pegawai Honorer (Non ASN) dilingkungan provinsi Jawa Barat mengadukan nasibnya ke DPRD Jabar, terkait akan diterapkan penghapusan pegawai Non ASN pada 28 November 2023, mendatang.

Perwakilan pegawai Non ASN tersebut tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar diantaranya; dari Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TBPPD) dan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).

Penghapusan tenaga honorer atau non ASN tersebut seiring amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Mereka para penyuluh dari TBPPD dan POPT menanyakan kejelasan status (kepegawaiannya) jelang penghapusan non ASN. Mereka menyampaikan selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap upaya mempertahankan pangan di Jabar,” kata  Ineu Purwadewi Sundari didampingi Sekretaris Komisi I H.Sadar Muslihat dan anggota Komisi II H. Herry Dermawan, di ruang Badan Musyarawah DPRD Jabar, Kamis (13/7/2023).

Dalam audensi tersebut, HErry Derwaman  mengusulkan DPRD Jawa Barat segera memanggil Satgas Non ASN yang dibentuk oleh Pemprov Jabar untuk mencari solusi terbaik bagi 32.000 non ASN yang saat ini tengah resah jelang penghapusan non ASN pada 28 November 2023.

“Saya mengusulkan DPRD Jawa Barat segera memanggil Satgas non ASN, Pemprov Jabar kan sudah membentuk Satgas khusus,” ujar Herry Dermawan dari Fraksi PAN ini.

Kawan-kawan dari FK THL TBPPD maupun dari FK THL POPT Jabar adalah orang-orang yang bekerja sebagai penyuluh dibidang pertanian, bahkan sudah cukup lama bekerja membantu pemerintah provinsi Jabar dalam hal menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan

“Kami sangat berharap tenaga honorer atau non ASN di Jabar di semua OPD bisa tetap bekerja, tetap membantu Pemprov Jabar. Terkait skemanya nanti yang akan ditawarkan oleh pemerintah pusat, pada dasarnya DPRD Jawa Barat berharap yang terbaik dan tenaga honorer (non ASN) tetap bekerja,” harap  Herry Dermawan yag juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini.    (Adip/sein).