Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Kejar Target 30 Persen Tutupan Hutan, Komisi II DPRD Jabar Dorong Anggaran Kehutanan Jadi Prioritas APBD Jabar 2024

Minggu, 17 September 2023 | 20:34 WIB Last Updated 2023-09-17T13:34:47Z
Klik
Anggota Komisi II DPRD Jabar, SyamsulBachri, SH, MBA dari FPDIP



BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Dalam program Rancangan Perubahan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005 – 2025 telah disepakati dan ditetapkan perluasan tutupan hutan di Jabar  seluas 30 persen dari seluruh wilayah provinsi Jawa Barat.
 

Namun, hingga kini dari target 30 persen baru tercapai 22 persen, jadi masih kurang 8 persen lagi. Sementara waktu tinggal 2 tahun lagi ( tahun 2025-red).  Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar akan mendorong kebijakan anggaran untuk sector kehutanan menjadi prioritas dalam setap penyusunan anggaran. 


Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan  membenarkan bahwa hingga saat ini target tutupan hutan di Jabar baru mencapai 22 persen dari 30 persen yang ditargetkan.  Sedagkan waktu RPJPD tanggal 2 thun lagi. 


“ Untuk mencapai target tutupan hutan Jabar, tentunya mau tidak mau, kita harus jadikan skala prioritas kebijakan anggaran untuk sector Keutanan melalui Dinas Kehutanan Jabar dalam setiap penyusunan anggaran RAPBD Jabar 2024 dan 2025”, kata Syamsul saat dihubungi melalui telephon selulernya, Sabtu (16/9/2023).   


Target yang harus diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jabar tersebut salah satunya; terkait perluasan tutupan hutan di Jabar yang ditargetkan mencapai 30 persen. Sementara saat ini baru mencapai kurang lebih 22%.


Kemudian, perluasan kawasan lindung yang harus ditingkatkan menjadi 40%, pemanfaatan penggunaan teknologi, perbaikan dan peningkatan kapasitas di UPT dan UPTD serta kantor cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jabar.


“Semua itu bisa dilakukan (target terealisasi) ketika ada keberpihakan semua pihak, termasuk keberpihakan atau dukungan anggaran,” tegas  Syamsul  Bachri mantan Ketua DPC PDIP Kab Indramayu ini. 


Perluasan tutupan hutan, kawasan lindung, pemanfaatan teknologi, perbaikan dan peningkatan kapasitas UPT dan UPTD dan sebagainya dinilai sebagai salah satu upaya mengurangi masalah kebencanaan, terutama bencana hidrometeorologi akibat berkurangnya lahan kritis, tandasnya. (Adip/sein).

×
Berita Terbaru Update