 |
| Sekdakot Bandung Ema Sumarna dan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan (foto:hms). |
Progres tersebut disampaikan Ketua Harian
Satgas Penanganan Darurat Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna, Rabu 22 November
2023.
"Kondisi saat ini dari 135 TPS, sisa 5
TPS lagi yang masih overload. Sekarang PR-nya kita jaga TPS itu hanya boleh
menerima sampah residu saja," ujar Ema.
Bukan perkara mudah bisa menyamakan
frekuensi dari tiap klaster. Ema menyebutkan, perlu adanya pendekatan khusus
hingga ke masyarakat.
Beberapa wilayah menjadi contoh pengolahan
sampah yang baik, di antaranya RW 19 Antapani Tengah, RW 07 Sarijadi, RW 01
Sukamiskin, RW 12 Sukamiskin, dan RW 13 Karang Pamulang.
"Seiring berjalannya waktu, kita terus
masifkan perubahan cara mengolah sampah dari hulu. Kita bergerak sesuai kluster
karena ini tidak bisa selesai oleh pemerintah saja. Terutama harus ada bantuan
gerakan masif dari masyarakat," akunya.
Untuk semakin mempercepat penanganan
sampah, Pemkot Bandung akan memberikan fasilitas ember dan karung untuk
mengolah sampah dengan sistem Kang Empos. Rencana, maggotisasi akan dilakukan
per keluarahan agar tersentralisasi.
"Ada 600 orang yang sudah dilatih
untuk menjadi penyuluh pengolahan sampah. Mereka yang akan mengolah maggot per
keluarahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem pengolahan
sampah," jelasnya.
Kemudian pada tataran sentralisasi level
kota disediakan juga fasilitas berupa 175 biopond, hanggar maggot, dan mesin
gibrik di Gedebage. Hasil dari pengolahan sampah organik akan dijadikan pakan
maggot. Sedangkan pengolahan sampah anorganik akan dibawa ke lahan yang ada di
Jalan Rumah Sakit untuk diolah menjadi bahan semen.
"Kita juga upayakan langkah cepat
dengan mencari TPS di wilayah lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa
mendapatkan kabar baik," harap Ema.
Sebab, Ema menambahkan, saat ini masih ada
15.000 ton sampah yang belum terangkut selama berbulan-bulan. Jumlah ini telah
berkurang dari yang sebelumnya mencapai 54.000 ton.
Atas kondisi itu, pihaknya telah meminta
penambahan ritase dan waktu agar sampah yang sudah mengendap lama ini bisa
dibuang lebih cepat.
"Sampah ini harus tetap dibuang. Kami
sudah minta untuk penambahan ritase dan waktunya juga dari pukul 08.00-18.00
WIB karena ini harus dibereskan dulu," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga masih
berupaya menjajaki keseriusan dari pemenang lelang pembangkit listrik tenaga
sampah (PLTSa) yang mandek hingga 9 tahun.
Sembari itu, Pemkot Bandung akan terus
mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi dan memonitor progres dari penanganan
yang berbasis klaster. Serta terus mencari formula yang tepat untuk cepat
menangani masalah sampah ini di hulu.
"Pemenang lelang (PT BRIL) mereka
pasti melakukan rekalkulasi investasi. Kalau ada terjadi pembengkakan, tentu
harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan pemda. Kami harap BRIL bisa
secepatnya mengambil sikap dengan teknologi apa yang cocok untuk kondisi saat ini,"
ucapnya.
Rencananya, pada APBD 2024 mendatang Pemkot
Bandung menganggarkan sebesar Rp250 miliar untuk penanganan sampah yang
dikelola di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung H.
Tedy Rusmawan mengatakan, sampai saat ini penanganan darurat sampah yang
dilakukan Pemkot Bandung sudah sesuai relnya, hanya perlu memasifkan lebih
optimal lagi kepada masyarakat.
"Kami juga membantu Pemkot untuk
menyediakan fasilitas Kang Empos kepada 20 persen KK di kelurahan. Pemkot
Bandung juga terus berupaya bahkan seluruh OPD digerakkan untuk sosialisasi
Kang Pisman. Termasuk mal dan hotel juga semakin masif," tutur Tedy.
Ia mengatakan, untuk mengubah pola pikir
dan perilaku masyarakat agar bisa mengolah sampah secara mandiri butuh waktu
minimal 1 tahun. Sehingga ia menegaskan agar masyarakat juga harus turut
berperan dan tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima Kang Empos
"Targetnya dengan hadirnya fasilitas
Kang Empos di tiap kelurahan bisa menyelesaikan 1 ton sampah per harinya.
Sehingga paling tidak, sampah kita hanya sisa 800 ton residu yang dibuang ke
TPA," katanya.
Menurutnya, selain para penyuluh, edukasi
juga bisa melibatkan peran guru dan pelaku pendidikan lainnya sebagai ujung
tombak untuk pengolahan sampah.
"Mobilisasi terkait Kang Pisman dan
Kang Empos kita dorong sosialisasi yang masif. Termasuk kalau ada masyarakat
yang ingin pelatihan, bisa kita siapkan fasilitasnya," imbuhnya. (din/red).
.jpeg)
