Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Mendongkrak RLS Meningkatkan IPM Jabar , Eryani Sulam : Jabar Masih Kekurangan SMAN/ SMKN

Kamis, 21 Maret 2024 | 22:07 WIB Last Updated 2024-03-21T15:07:01Z
Klik
Anggota Komisi V H.Eryani Sulam, M.SI dari Fraksi Nasdem

 
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Bila membandingkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), provinsi Jawa Barat sudah mencapai angka 8,78. Ini berarti sudah diatas RLS Nasional (6,69). Namun, RLS Jabar masih  perlu diongkrak untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,  bahwa IPM Nasional sebesar 73,55 (tahun 2023) sedangkan  IPM Provinsi Jabar pada tahun 2023 sebesar  73,74. Ini artinya IPM Jabar masih lebih tinggi dari IPM Nasional. Namun, walaupun mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan IPM Jabar tahun 2022 sebesar 73,12 atau mengalami kenaikan sebesar 0,62 point. Bukan berarti IPM tidak perlu digenjot, masih harus terus ditingkatkan.

Menurut anggota Komisi V DPRD Jabar , H. Eryani Sulam, M.Si dari Fraksi Nasdem, bahwa peningkatan IPM Jabar tidak terlepas dari 3 indikator yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

IPM dengan indicator Pendidikan sangat dipengaruhi Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sehingga, antara IPM dan RLS tentu tidak bisa dipisahkan dari urusan sekolah, terutama terkait ketersediaan dan daya tamping sekolah negeri serta biaya Pendidikan. Karena Stigma yang terbangun di masyarakat selama ini: anak harus masuk sekolah negeri.

Hal ini dikatakan anggota Komisi V H. Eryani Sulam saat dimintai tanggapannya, terkait peningkatkan RLS dan IPM Jabar, baru-baru ini.

Dikatakan, kenapa masyarakat, sangat menginginkan anaknya dapat melanjutkan Pendidikan di sekolah negeri baik SMA Negeri maupun SMK Negeri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari biaya Pendidikan karena kondisi perekonomian keluarga.

Lebih lanjut Politisi Nasdem Jabar ini mengatakan, keberadaan SMA/ SKN Negeri di Jabar masih sangat terbatas, bahkan hingga kini masih ada puluhan wilayah kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA/SMK Negeri.

Jadi kekurangnya sekolah SMA/SMK Negeri merupakan salah satu factor penyebab RLS lambat  meningkat. Belum lagi adanya kebijakan pemerintah dengan penerapan zonasi. Hal ini sangat memberatkan bagi keluarga kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan anaknya.

Zonasi membatasi banyak hal. Salah satu dampaknya,  cukup banyak anak lulusan SMP suatu kecamatan tidak bisa masuk ke SMA di wilayahnya. Contoh riilnya, banyak murid lulusan SMP Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang masuk SMA di Kabupaten Kuningan. Meskipun kedua kabupaten itu berada di Provinsi Jawa Barat, ironis rasanya jika hal seperti itu terus dibiarkan. Ini salah satu dampak pemberlakuan zonasi.

Jumlah lulusan SMP yang diterima di tingkat SMA/SMK pasti berkaitan dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Kian sedikit jumlah lulusan SMP yang diterima atau melanjutkan ke SMA pasti akan mempengaruhi angka RLS.  Kian rendah RLS, berarti kian rendah pula rata-rata pendidikan masyarakat. Hal ini tentunya  secara otomatis berdampak terhadap IPM.

Sebagai contoh, hingga akhir 2023, Kabupaten Cirebon memiliki IPM 70,95 dengan RLS 7,64 tahun. Raihan IPM seperti itu tentu tidak dapat dipisahkan dari jumlah sekolah (SMA/SMK) di Kabupaten Cirebon.

Dari total 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, masih 17 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Itu berarti baru 33 kecamatan yang memiliki SMA Negeri. Adapun kecamatan yang sudah memiliki SMK Negeri baru 8 kecamatan saja.

Komisi V DPRD Jabar terus mendorong Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk dapat meningkatkan RLS, dengan membangun sekolah SMA/SMK Negeri terutama di wilayah kecamatan yang belum ada SMA/SMKN.

Perlu diketahui bahwa  kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya,  Kita ambil contoh, bahwa IPM di Kab Cirebon baru diangka 70,95, ini mendakan pembangunan Pendidikan di Jabar masih belum merata, sehingga RLS di Kab Cirebon baru sebesar 7,74.  Padahal salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah IPM. Tandasnya. (Adip/sein).

×
Berita Terbaru Update