 |
| Badan Anggaran DPRD Kota Bandung menggelar rapat finalisasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PJP APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis, 24 Juli 2025. (foto:Humpro) |
Rapat yang dipimpin langsung oleh
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., ini berlangsung di Ruang Rapat
Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung dan dihadiri oleh jajaran anggota Banggar,
yakni Eko Kurnianto W., S.T., M.PMat., Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H.,
M.Si., H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., Ir.
H. Kurnia Solihat, serta Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati P., S.H., M.H.
Dalam rapat ini, Ketua DPRD Kota
Bandung Asep Mulyadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus
menjadi cerminan dari transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap
lini pemerintahan. Salah satu catatan penting yang disoroti adalah penguatan
komunikasi antara OPD dan pemeriksa, baik internal maupun eksternal, guna
mencegah miskomunikasi yang berdampak pada penilaian kinerja.
Kehadiran konsultan pengawas yang
lebih profesional dan andal juga menjadi perhatian, agar pelaksanaan proyek dan
pengadaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan teknis serta tepat waktu.
Selain itu, pendataan aset daerah secara akurat dan konsisten menjadi syarat
mutlak dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak hanya secara administratif, tetapi juga hingga
aspek keuangan dan operasional.
Lebih jauh, DPRD Kota Bandung berharap
bahwa seluruh program dan belanja daerah yang telah dilaksanakan dapat
dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam
peningkatan pelayanan publik. Evaluasi bukan hanya pada sisi kepatuhan
regulasi, tetapi juga pada dampak riil terhadap kualitas hidup warga Kota
Bandung.
Di akhir rapat, pimpinan dan anggota
Banggar memberikan apresiasi kepada TAPD dan seluruh OPD yang telah bekerja
keras menyusun dan merealisasikan APBD 2024. Sinergi yang kuat antar elemen
pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Handoko/red).
