 |
Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, yang digelar di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta. (Foto :Humpro). |
Kegiatan ini merupakan forum strategis
KPK RI dalam membangun kolaborasi antarlembaga, terutama antara eksekutif dan
legislatif daerah, untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui integrasi
kebijakan, pengawasan, dan edukasi antikorupsi.
Dalam rapat tersebut, KPK menegaskan
pentingnya penguatan komitmen antarpimpinan daerah, serta pemanfaatan
Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat ukur dan pengendali tata
kelola pemerintahan yang bersih.
Ketua DPRD Kota Bandung yang biasa disapa
Kang Asmul itu menyatakan, sinergi antara DPRD dan lembaga pengawas seperti KPK
menjadi kunci dalam mencegah potensi korupsi sejak dari proses perencanaan
hingga penganggaran.
"DPRD Kota Bandung mendukung
penuh penguatan sinergi ini. Kami siap memperkuat fungsi pengawasan serta
mendorong keterbukaan informasi dan transparansi anggaran sebagai bagian dari
reformasi birokrasi daerah," ujar Kang Asmul.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh
sejumlah pimpinan DPRD, kepala daerah, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya
dari seluruh Indonesia. Berbagai praktik baik dan tantangan dalam pencegahan
korupsi dibahas untuk menjadi rujukan bersama dalam menyusun strategi nasional
pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Dengan mengikuti kegiatan ini, DPRD
Kota Bandung mempertegas komitmennya untuk menjaga integritas lembaga dan
memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi
pada pelayanan publik. (Handoko/red).
.jpeg)
.jpeg)
