121 Ribu Rumah di Jabar Belum Teraliri Listrik, Zulkifly Chaniago: Seharusnya Tak Terjadi di Era Sekarang

Klik

Sungguh miris ternyata masih ada Anak-anak belajar dengan penerangan lampu tradisonal (foto: ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Meski program Jabar Caang telah berjalan sejak tahun 2018, hingga akhir 2024 masih tercatat lebih dari 121 ribu rumah warga Jawa Barat belum teraliri listrik. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, BE, dari Fraksi Partai Demokrat, dalam keterangannya di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.

Zulkifly menyebutkan, pada tahun 2025 ini, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengalokasikan anggaran untuk program Jabar Caang melalui APBD sebagai upaya melanjutkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu di daerah tertinggal.

“Masih cukup banyak rumah di Jabar yang belum menikmati listrik. Padahal, ini adalah kebutuhan dasar. Oleh karena itu, dalam pembahasan dengan Dinas ESDM, Komisi IV menyetujui kembali anggaran program Jabar Caang untuk tahun 2025,” ujar Zulkifly.

Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 121.871 rumah di 1.737 desa yang belum tersambung jaringan listrik. Kondisi ini dinilai tidak seharusnya terjadi di tengah era modern saat ini, terlebih sudah ada berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga sektor swasta melalui program CSR.

“Listrik bukan sekadar soal penerangan. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat – dari pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Jadi harus jadi prioritas,” tegasnya.

Dorong Elektrifikasi dan Pemerataan Ekonomi Desa

Zulkifly menambahkan, keberadaan listrik di pedesaan akan membuka banyak peluang bagi warga, mulai dari menunjang aktivitas belajar anak-anak, memperluas akses informasi digital, hingga mendukung pelaku usaha mikro yang banyak berkembang di desa.

Melalui program Jabar Caang, lanjutnya, diharapkan warga miskin bisa mendapatkan pemasangan listrik secara gratis tanpa dibebani biaya tambahan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen Jawa Barat untuk mewujudkan “Jabar Istimewa” yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, politisi asal Partai Demokrat ini mengingatkan adanya potensi tumpang tindih data penerima bantuan. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV menemukan sejumlah permasalahan di lapangan terkait ketidaksinkronan data dan adanya bantuan ganda dari beberapa sumber.

“Ya, kami temukan ada warga yang menerima bantuan dari pusat, provinsi, bahkan dari program CSR secara bersamaan. Sementara yang belum dapat justru tidak terdeteksi. Ini jelas tidak adil dan menunjukkan lemahnya validasi data,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan pemutakhiran data penerima manfaat agar program tepat sasaran. “Kalau datanya akurat, bantuannya akan lebih merata dan adil,” tandasnya. (sein).